Inionline.id – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) kembali ke Jakarta untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo lewat Kantor Staff Presiden (KSP) hari ini, Selasa (17/1).
Mereka mendesak agar rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diterapkan. Hal itu diungkapkan oleh Gunarto selalu perwakilan dari JM-PPK menyusul banjir panjang selama 3 bulan di daerahnya.
Dia menduga banjir tersebut diperparah karena rekomendasi KLHS yang tidak diterapkan hingga saat ini. Adapun salah satu rekomendasinya adalah moratorium pertambangan harus dilakukan.
“Hari ini, JM-PPK berkirim surat kepada Kantor KSP untuk merespon beberapa kali kejadian bencana banjir yang melanda Pati setidaknya dalam 3 bulan terakhir,” kata Gunarto di Kantor YLBHI, Jakarta.
JM-PPK menyampaikan kejadian bencana banjir pada akhir 2022 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bukan tanpa sebab. Sejak tahun 2010, pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng terjadi secara masif dan terus bertambah dari tahun ke tahun.
“Penyebabnya adalah karst sebagai sebuah ekosistem ditambang secara masif sehingga menjadi tidak maksimal resapannya dan berdampak terhadap banjir yang semakin tinggi,” jelas dia.
“Tambang-tambang yang hadir di Pati bukan hanya dilakukan oleh korporasi besar tapi juga kecil dan baik yang berizin maupun tidak,” imbuhnnya.
Dia pun meminta pemerintah bergerak dalam mengatasi permasalahan di Pati karena banjir tersebut sangat merugikan warga, terutama secara ekonomi. Hingga saat ini, berdasarkan data BPBD, sebanyak 4.559 rumah terdampak banjir tersebut.
Pertanian sawah seluas 3.807 Hektar di 7 Kecamatan juga terdampak. Dia menyebut kerugian warga bisa mencapai ratusan miliar akibat banjir selama tiga bulan terakhir.
Mengacu pada data BPS November 2022, nilai produktifitas harga gabah (GKP) rata-rata Rp5.397 per kilo gram. Jika dihitung per hektare, dengan asumsi menghasilkan 4 ton, maka total kerugian yang timbul Rp123.278.274.00.
“Maka melalui momen penting ini, JM-PPK berkirim surat mengingatkan kepada KSP dengan untuk memberikan informasi detail terkait dampak banjir di wilayah Pegunungan Kendeng,” ujarnya.
“Termasuk memberikan beberapa masukan konkrit utamanya untuk kembali meninjau pembangunan di wilayah Pati berdasarkan KLHS Pegunungan Kendeng dan meninjau kembali perda RTRW Pati,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kartini Kendeng datang ke ibu kota negara RI, Jakarta, untuk menyerahkan surat kepada Jokowi, Senin (11/1/2022).
Salah satu Kartini Kendeng, Sukinah mengatakan surat kepada presiden yang diserahkan via Kemensetneg itu berisi permintaan agar puluhan izin tambang di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dicabut.
Ia menyebut surat itu dikirimkan menyusul pernyataan Jokowi yang akan mencabut ribuan izin pertambangan pada 7 Januari lalu.
“Maka melalui komitmen Presiden untuk mencabut izin pertambangan sebagai bentuk keadilan, Kartini Kendeng datang untuk menagih komitmen tersebut sebagai upaya pelestarian alam Pegunungan Kendeng dari segala bentuk perusakan,” kata Sukinah dalam keterangan tertulis.
Warga Kendeng sudah melakukan penolakan terhadap perusahaan tambang berkali-kali. Mereka merasa kehadiran perusahaan tambang banyak merusak alam dan mengganggu kehidupan mereka. Namun, sampai saat ini ozon tersebut belum juga dicabut.
November 2022, Kabupaten Pati diterjang banjir. Kondisi itu diperparah dengan jebolnya tanggul, sehingga banjir meluas. Hingga saat ini, banjir di daerah tersebut belum juga surut sepenuhnya.
