Inionline.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memberikan klarifikasi ke publik secara resmi terkait dugaan kecurangan verifikasi faktual. Yaitu terkait dugaan kesengajaan meloloskan beberapa partai politik yang tidak memenuhi syarat.
“Kami berharap KPU untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Apakah benar tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu. Kalau tidak benar ya sampaikan saja tidak benar,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).
Anggota KPU RI, kata Awiek, telah memberikan klarifikasi kepada partai ketika pengundian nomor urut peserta pemilu kemarin malam.
“Kemarin ketika rapat, tadi malam, ketika kami ke KPU, kami konfirmasi juga kepada komisioner, itu gimana isu isu itu? Ah mas enggak bener mas, kita bekerja secara maksimal, ya sudah jelaskan saja ke publik, jangan kayak gini diendapkan, kalau kayak gini diendapkan itu nanti akan menjadi isu isu liar yang terus berkepanjangan,” ujarnya.
Sementara pihak yang merasa dirugikan sebaiknya untuk melaporkan ke Bawaslu. Kalau memang ada pelanggaran etik oleh anggota KPU RI bisa juga dibawa ke DKPP.
“Kalau kemudian ada dugaan pelanggaran etik, itu ada DKPP yang mengurusnya, tetapi DKPP kan tidak bisa proaktif, DKPP tetap harus menunggu laporan yang masuk, baru diproses,” tutupnya.
