Depok, Inionline.id – Pertemuan Wakil Walikota Depok Imam Budi Harto dengan jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat di balaikota Depok, Senin (14/11/2022) membuahkan beberapa permintaan dari Pemerintah Kota Depok kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Imam Budi mengatakan bahwa jalan-jalan milik Provinsi Jawa Barat di Kota Depok memerlukan fasilitas tambahan guna menambahk kenyamanan bagi masyarakat dalam melalui ruas jalan tersebut.
“Pertama adalah trotoar, yang kedua drianse, yang ketiga PJU, yang keempat rambu-rambu lalu lintas, daerah-daerah rawan kecelakaan atau tempat publik seperti sekolah diberikan marka jalan baik itu zebra cross dan sebagainya, dan pastinya untuk menambah teduhnya, hijaunya udara segara kalau bisa memang dibangun juga pepohonan disekitar jalan provinsi,” pungkas Imam Budi.
Selain itu, mantan Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini juga mengungkapkan bahwa Kota Depok akan menerima lagi bantuan Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 berupa pembangunan Masjid Raya Margonda senilai 18 miliar, yang kedua perbaikan jogging track untuk Situ Jatijajar dengan kisaran nilai mencapai 2 miliar atau 3 miliar rupiah.
“Mudah-mudahan tidak hanya itu saja, nanti bantuan lain yang bisa diberikan kepada kami karena masih banyak kebutuhan, terutama terkait masalah sampah kami berharap provinsi bisa segera membuka Nambo dan kami bisa membuang sampah kesana,” tandasnya.
Merespon permintaan Imam Budi, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kota Depok-Bekasi Asep Arwin Kotsara mengatakan bahwa dirinya mempersilahkan Pemkot Depok untuk mengajukan kembali bantuan keuangan (banke) ke Pemprov Jabar di tahun 2023 besok.
“Kami (DPRD Jabar) ingin agar kota kabupaten tersebut juga bisa pro aktif, artinya mempersiapkan yang harus direncanakan, apasih yang bisa bantuan keuangan dan sebagainya,” tukas Asep Arwin.
“Artinya sangat mungkin sekali diajukan lagi bantuan keuangan di tahun 2023 G tp G, terlebih untuk sarana dan prasarananya,” lanjut Asep Arwin.
Dirinya menambahkan bahwa fakta yang terjadi adalah pembebasan lahan underpass Dewi Sartika senilai 200 miliar lebih ternyata juga bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
“Jadi bukan uang murni dari Kota Depok, jadi Kota Depok itu mengajukan bantuan keuangan juga ke Provinsi untuk pembelian lahan jadi hampir 200 miliar totalnya, infrastuktur kalau tidak salah hanya berapa 109 atau 114 infrasrtukutrnya, jadi itu yang saya tahu juga adalah bantuan dari keuangan provinsi,” tutup Asep Arwin Kotsara.
