Bandung, Inionline.id – Anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat Asep Arwin Kotsara mendapati fakta yang cukup aneh pada laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat tahun 2023.
Menurutnya, TAPD sudah membuat rencana tahun 2023 padahal menurut Asep Arwin harusnya TAPD melihat dan bertanya terlebih dahulu kepada masing-masing P3D untuk menghitung berapa kemampuan dan potensi pendapatannya.
“Ini tidak, jadi P3D sendiri belum menghitung potensi pendapatan 2023, tapi TAPD sudah membuat perencanaan, jadi kami (Banggar DPRD Jabar) akan memanggil P3D yang pendapatannya besar,” ujarnya, Kamis (20/10/2022).
P3D yang akan dipanggil oleh Banggar DPRD Jabar ialah Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Bandung raya.
“Tujuan kami nantinya adalah random sampling untuk melihat dan membandingkan data pendapatan P3D sebelum pandemi Covid-19 dengan pendapatan sekarang, kami butuh grafik tersebut,” ucapnya.
Legislator daerah pemilihan Kota Bekasi-Depok ini menambahkan, Banggar DPRD masih melihat potensi penambahan PAD mencapai 30 persen salah satu yang di bahas oleh Asep Arwin ialah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang menurutnya wajib untuk diperhitungkan oleh TAPD guna menambah PAD Jawa Barat tahun 2023.
“Contoh saya bilang sekarang saja pendapatannya 40 miliar masih ada potensi KTMDU 30 persen berarti asumsinya kita masih di 300 juta sekarang kalau masih 30 persen potensi KTMDU potensi PAD bersihnya bisa mencapai 1,3 miliar itu yang ada dibanggar,” ungkapnya.
Guna mendorong peningkatan PAD tersebut, Asep Arwin juga mendesak P3D menambah jumlah penelusur.
penelusur merupakan orang-orang yang dibayar oleh Bapenda Jawa Bart untuk datang ke orang-orang yang wajib pajak tersebut yang belum bayar.
“Ternyata penulusur tersebut meningkatkan jumlah pendapatan, saya sampaikan agar P3D menghitung potensinya, kira-kira butuh berapa penelusur, kalau memang sangat diperlukan kenapa tidak ditambahkan saja sehingga pendapatan bertambah, bisa kita usulkan jumlahnya kalau sekarang dirasa sangat minim sehingga tidak terjangkau,” pungkas Asep Arwin Kotsara.
