Bandung, Inionline.id – Usai menerima kabar dugaan jumlah warga miskin ekstrem di Kabupaten Bogor mencapai 73 ribu jiwa dan data BPS tahun 2021 di Kabupaten Karawang warga yang miskin ekstrem mencapai 106.780 jiwa, anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Erni Sugiyanti mencurahkan rasa kecewanya kepada Gubernur Ridwan Kamil dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kemarin itu ada jawaban pada Paripurna, Senin 10 Oktober 2022 untuk jawaban Gubernur sayang sekali program pengentasan kemiskinan belum masuk dalam design pembangunan kita design anggaran APBD kita yang 2023 itu sayang sekali,” ujar Erni.
Dirinya juga menyayangkan dugaan data informasi Pemerintah Pusat terkait dugaan jumlah warga miskin ekstrem di Kabupaten Bogor mencapai 73 ribu jiwa bisa masuk di Banggar sekitar 2 minggu sebelum paripurna tentunya akan ada beberapa hal yang kemudian bisa dialihkan.
“Atau paling tidak anggaran yang ada karena kalau DPRD itu pembahasannya tidak sampai satuan tiga, hanya yang global-global saja karena hal-hal yang sifatnya sangat global kita tidak mengurus yang detailnya, detailnya langsung kepada Dinas,” ungkap Erni.
Politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini meminta Gubernur Ridwan Kamil agar sampai pada sisa jabatan ini harus memerintahkan dan meminta kepada Dinas Sosial minimal dan Dinas ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan perekonomian untuk kemudian memberikan genjotan kepada sektor ekonomi agar situasi ini tidak melebar.
“Kekhawatiran saya itu dengan jumlah yang segini kemudian melebar, apalagi kita tahu tahun 2023 kita sudah disuruh mengencangkan tali pinggang lagi karena dikhawatirkan kita terjadi resesi misalnya jumlah itu 73 ribu di Kabupaten Bogor miskin ekstrem, belum lagi yang di Karawang itu artinya di 2023 akan bertambah lagi,” tukas Erni.
Legislator asal Kabupaten Bogor ini memberikan masukan agar penanganan yang harus dilakukan Gubernur adalah mengalihkan beberapa program yang sifatnya seperti pembangunan.
“Bisa jadi, pembangunan-pembangunan jika misalnya memang kurang efektif dan lain-lainnya lebih baik diberikan kepada Dinas Sosial untuk mengelola situasi seperti ini diberikan kepada sektor perekonomian untuk mencegah situasi yang lebih menakutkan,” pungkasnya, Rabu (12/10/2022).
