Inionline.id – Ratusan massa dari Partai Buruh Sulawesi Selatan mengepung kantor DPRD Sulsel dengan membawa tiga tuntutan saat melakukan aksi unjuk rasa. Salah satunya menolak keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mereka menilai kenaikan harga BBM pertalite hingga solar itu hanya akan menambah beban masyarakat termasuk, para pekerja.
“Aksi hari ini kami membawa tiga tuntutan. Menolak kenaikan harga BBM, Menolak UU Nomor 11 tahun 2021 dan menaikkan upah minimum 2021,” kata koordinator aksi, Fadli, Selasa (6/9).
Massa kemudian menuntut anggota dewan Sulsel agar segera menyampaikan ke pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM dan menolak undang-undang Cipta Kerja.
“Kenaikan harga BBM ini jelas akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat maupun para pekerja saat ini,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan dari berbagai kelompok mahasiswa di Makassar, masih terus terjadi hingga Selasa sore.
Aksi tolak BBM terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan depan pertigaan PLTU Tallo, Jalan Urip Sumohardjo dan Jalan Sultan Alauddin serta batas Kota Makassar-Kabupaten Gowa. Dalam aksinya mahasiswa kembali memblokade jalan dan membakar ban bekas sambil berorasi menolak kenaikan harga BBM.
Mahasiswa menilai rezim Jokowi-Ma’ruf telah gagal dalam memimpin negeri ini, karena menaikkan harga BBM dianggap akan membebani masyarakat.
“Kita menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf itu gagal total. Kenaikan BBM ini menjadi masalah baru bagi masyarakat,” kata Ketua Dema Fakultas Hukum UIN Makassar, Muh Arya.
Selain itu, mahasiswa juga menyikapi rencana pengesahan dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).
Akibat dari aksi tersebut, arus lalu lintas di sejumlah jalan di Kota Makassar mengalami kemacetan yang cukup parah, lantaran terjadinya penutupan jalan oleh mahasiswa.
