Untuk Pengadaan Sepeda Listrik Bupati Pandeglang Anggarkan Rp38 M

Antar Daerah357 views

Inionline.id – Untuk pengadaan sepeda listrik tahun 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, menganggarkan APBD sebesar Rp38 miliar.

Sepeda listrik itu diperuntukkan bagi fasilitas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Kabupaten Pandeglang.

“Rp38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8).

Irna menganggap pengadaan sepeda tersebut bukan bentuk menghamburkan anggaran daerah. Menurutnya, pengadaan sepeda ini pun pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Pandeglang sendiri.

“Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” katanya.

Irna mengatakan sepeda listrik tersebut diperlukan untuk kendaraan operasional RT/RW dalam membantu roda pemerintahan desa.

Menurutnya, sepeda tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Untuk kepentingan operasional bukan untuk kepentingan RT/RW, mereka cuman membantu kita dengan kendaraan operasional yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat,” ungkapnya.

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut terdapat 4 fraksi yang menolak tentang perencanaan pembelian sepeda listrik RT dan RW ini. Keempat fraksi itu yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB dan Fraksi PPP.

Sementara itu fraksi yang mendukung untuk pengadaan sepeda listrik ialah Fraksi Demokrat, PDI-P, PKS, PAN-PBB, dan Nasdem-Perindo.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Erin Fabiana mengatakan pihaknya setuju dengan Bupati untuk memperhatikan kesejahteraan RT/RW. Akan tetapi, dia menilai bahwa urgensi yang harus dilakukan oleh bupati adalah menaikkan insentif RT/RW, bukan memberikan sepeda listrik.

“Kalau insentif lebih terasa bagi RT/RW. Akan tetapi untuk sepeda listrik dirasa belum waktunya untuk saat ini diberikan, sebab persoalan infraktuktur masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar di Kabupaten Pandeglang,” katanya.