Bandung, Inionline.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer, Selasa 9 Agustus 2022 menyusul akan dihapusnya honorer tenaga kesehatan pada tahun 2023 mendatang.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa semua aspirasi honorer nakes akan didengarkan, dan gugus tugas honorer ini adalah solusi daru Pemprov Jabar yang secara transparan akan mencari solusi bersama.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat H. Cecep Gogom (HCG) buka suara terkait usulan gugus tugas ini.
Menurutnya, hal yang paling penting yang harus dilakukan Pemerintah khususnya Pemprov Jabar ialah menetapkan status pengganti para honorer ini, misalnya seperti dunia pendidikan dimana ada P3K.
“Minimal ada status pengganti daripada penghapusan itu, jadi saya kira mungkin yang terpenting adalah ketika tenaga honorer dihapuskan otomatis harus ada solusi-solusi yang lebih baik untuk mensejahterakan tenaga kesehatan honorer ini,” ujar HCG.
Politisi Gerindra ini juga mewanti-wanti Pemprov Jabar dan Pemerintah agar tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak kesejahteraan para honorer nakes ini.
“Jangankan menghilangkan, mengurangi juga sebetulnya sudah tidak etis apalagi menghapus, yang namanya kesehatan itu nomor satu bila perlu keseimbangan untuk anggarapun bisa lebih besar, artinya bisa menandingi dengan anggaran untuk pendidikan yang 20% itu,” ungkap HCG.
Dirinya melanjutkan, “keterangan dalam kitab suci Al-Qur’an pun jelas bahwa menyelamatkan satu jiwa manusia sama dengan menyelematkan seluruh jiwa manusia dialam bumi ini tapi sebaliknya kalau kita mendiskriminasikan itu otomatis sama halnya ketika membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia,” ucapnya Kamis (11/08/2022).
Berdasarkan hal tersebur, HCG berharap agar penghapusan honorer nakes ini memiliki solusi yang efektif, progresif, dan tidak merugikan pihak manapun. (Jc)
