Bogor, Inionline.id – Peluncuran program Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) di Desa Ciampea Udik, Kabupaten Bogor yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Erni Sugiyanti.
Pasalnya, Jawa Barat pernah punya program lumbung desa yang hampir serupa dengan menelan anggaran 50 juta rupiah per-lumbungnya sedangkan Tapal Desa ini menelan anggaran 100 juta rupiah per-leuitnya.
“Untuk yang 100 juta, ini dua kali lipat jumlahnya dari program lumbung desa, saya akan lihat lagi dan bertanya juga ke Komisi II, ini seperti apa kemudian aplikasinya seperti apa, apakah aplikasi ini siapa yang memegang aplikasinya apakah setiap orang kemudian berada didalam lumbung itu bekerja di lumbung itu, berkegitan dilumbung itu apakah juga mengakses aplikasi ataukan ketua saja,” ungkapnya, Jum’at (19/08/2022) kepada awak media.
Lebih lanjut, politisi PKB ini juga mempertanyakan pemilihan komoditi pangannya karena secara logika jika komiditi yang dipilih adalah padi, akan lebih efektif jika program Tapal Desa ini diluncurkan di Indramayu atau Karawang yang dikenal sebagai daerah penghasil beras.
“Ini penting untuk kita, jika kita merujuk kepada pangannya orang Jawa Barat itu artinya padi, kalau padi itu banyaknya di Indramayu dan Karawang, kenapa kemudian pemilihan tempatnya misalnya salah satunya adalah Kabupaten Bogor ini, ini kita harus memahami juga kita harus tahu juga alasannya apa,” pungkas Erni.
Kabupaten Bogor sendiri tercatat 9 desa yang menerima program ini diantaranya adalah :
1. Desa Bojong Jengkol (Kecamatan Ciampea)
2. Desa Ciampea Udik (Kecamatan Ciampea)
3. Desa Jagabita (Kecamatan Parung Panjang)
4. Desa Sadeng (Kecamatan Leuwi Sadeng)
5. Desa Urug (Kecamatan Sukajaya)
6. Desa Malasari (Kecamatan Nanggung)
7. Desa Robak (Kecamatan Rumpin)
8. Desa Rumpin (Kecamatan Rumpin)
9. Desa Cipinang (Kecamatan Rumpin)
