Bogor, Inionline.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor menggelar reses III tahun sidang 2021-2022 di kantor Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor utara, Kota Bogor, Senin (11/07/2022).
Ronny selaku Lurah Cimahpar menyampaikan aspirasinya terkait kebutuhan Posyandu dimana belum ada Posyandu yang layak di wilayahnya.
“Jadi Cimahpar itu tidak punya Posyandu pak, tidak ada lahannya, program Posyandu kalah dengan yang lain pak, saya sudah sampaikan kepada teman-teman Dinas Kesehatan kalau Posyandu masih bergabung dengan fisik di lingkungan, itu akan selalu kalah pasti,” ungkapnya.
Kemudian Sari Banon warga Kelurahan Cimahpar yang juga mencurahkan kegundahannya kepada Iwan Suryawan akibat carut marutnya sistem zonasi sekolah yang mengakibatkan anaknya yang berprestasi di SD tidak dapat meneruskan ke SMP Negeri.
Menanggapi aspirasi Posyandu, Iwan Suryawan mengatakan bahwa masalah tersebut tergantung dari kondisi posyandunya.
“Apa yang bisa kita bantu, yang bisa cepat atau mengikuti dari APBD, tentunya masing-masing akan berbeda, kalau yang belum punya yang kemudian diharuskan, tentunya pasti Pemerintah akan menyiapkan seperti itu ataupun kalau yang sudah ada perlu perbaikan atau apapun yang mungkin kita bisa cari tempat yang lain agar itu bisa dibangun menjadi lebih layak,” ucapnya.
Tidak hanya APBD, jalur bantuan seperti Corporate Social Responsbility (CSR) menurut Iwan Suryawan juga bisa didorong untuk program bantuan Posyandu.
Sedangkan masalah tidak adanya SMP dan SMA di wilayah Cimahpar, hal tersebut merupakan permasalahan lama dan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Hal ini juga berdampak dari kemampuan keuangan daerah untuk membangun sekolah baru atau sekolah terintergasi dari SMP yang ada untuk dibuat juga SMA disitu,” tukasnya.
Politisi PKS ini menambahkan, saat ini sebetulnya SMA 8 Kota Bogor telah memiliki PKBM yang seperti itu.
“Sebetulnya sama saja, bahkan itu lebih leluasa, bayarnya juga murah bahkan lebih bermasyarakat, jika tidak ada gengsi disitu juga bisa sama saja, toh ijazah-ijazah juga didapatnya dari sekolah negeri, sama saja, hanya kelasnya beda belajarnya saja, tapi orang inginnya masuk sekolah resmi,” tutup Iwan Suryawan.
