Bandung, Inionline.id – Terkait Himbauan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil perihal peningkatan kewaspadaan dengan melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak yang lebih ketat akibat 100 persen wilayah Jawa Barat sumber pakan ternaknya bukan dari Jabar, membuat anggota DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin memberikan komentarnya.
Pasalnya hal yang juga tidak kalah penting ialah proses mitigasi hewan-hewan qurban serta management timeline waktu pengawasan.
“Untuk proses mitigasi hewan qurban, walaupun data Pemprov Jabar menunjukan dari 100 persen hewan ternak yang ada hanya 4 persen yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun lembaga terkait yang memonitor harus siaga, kerena hewan kurban itu yang datang tidak hanya siang, kadang malam hari, jadi sejauh mana ini bisa di mitigasi agar hewan-hewan yang dianggap tidak sehat atau berpenyakit tidak lantas berkerumun di lapak-lapak pedagang hewan kurban,” tutur M Ichsan kepada awak media melalui sambungan telepon, Rabu (08/06/2022).
Selain itu, untuk management timeline pengawasan, legislator asal Kabupaten Bogor ini menambahkan bahwa pola distribusi hewan-hewan qurban yang masuk jadwalnya harus benar-benar diatur dengan seksama.
“Karena nanti, pola distribusi hewan kurban itu masuk ke kita ini ada jadwalnya, maka salah satunya timeline waktu pengawasan masuknya truck yang berisi hewan kurban ini harus melewati pemeriksaan, kalau memang nanti diatur jika tidak malam hari karena nanti ada penjagaan, surat itu bisa diterima jika misalnya siang, itu nanti harus ada mekanismenya,” tuturnya.
M Ichsan pun menyebutkan, bila masukan ini dipakai oleh Pemprov Jabar maka tahap selanjutnya ialah mengevaluasi seberapa efektifnya cara memitigasi ini agar dampak penyakit PMK tidak mewabah khususnya di Jawa Barat.
