Inionline.id – Menko Polhukam Mahfud Md mengadakan pertemuan dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Michelle Bachelet di kantor PBB Jenewa. Dalam pertemuan itu, disampaikan KT HAM PBB tidak mencatat adanya hal negatif terhadap kemajuan HAM di Indonesia.
Pertemuan itu berlangsung di kantor PBB Jenewa, Selasa (14/6) kemarin. Mahfud didampingi perwakilan tetap RI di PBB Febrian Alphyanto Ruddyard, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Rina Soemarno, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi Rizal Mustary, dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Multilateral Polhukam Ramadansyah.
“Di Komisi Tinggi HAM tidak ada catatan negatif apapun tentang kemajuan HAM di Indonesia. Yang sering ramai itu kan di medsos dan di kelompok-kelompok masyarakat tertentu,” kata Mahfud seperti dilihat dalam YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (15/6/2022).
“Saudara bisa saksikan misalnya dalam rekaman yang di-share di YouTube KT HAM PBB di Jenewa, itu dalam sidang terbuka kemarin ada 29 negara dari sekitar 200 negara yang hadir ada 21 negara yang diumumkan mempunyai masalah HAM dan Indonesia tidak ada di situ,” lanjutnya.
Mahfud menjelaskan dalam Forum PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pembahasan persoalan yang terjadi di Papua tidak berkaitan dengan integrasi bangsa dan referendum. Untuk itu, dia mengatakan penyelesaian persoalan Papua akan dilakukan secara damai.
“Dan masalah Papua kita akan terus diskusi untuk penyelesaian secara damai di Papua, karena supaya diingat di PBB sendiri agenda pembahasan tentang Papua itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan integrasi bangsa, tidak ada hubungannya dengan referendum tidak ada, bahkan pembicaraan tentang Papua lebih banyak di luar dan dikembangkan di medsos,” ujarnya.
Mahfud menyampaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat pemerintahan Jokowi hanya Paniai pada 2014. Dia mengatakan Indonesia terus berupaya menyelesaikan persoalan HAM dan terus berdiskusi dengan KT HAM PBB.
“Saya sudah berdiskusi dengan pimpinan KT HAM PBB. Jadi memang kita mau mencari penyelesaian bersama terhadap hal-hal yang sudah mulai membaik dari waktu ke waktu termasuk pelanggaran HAM berat sudah kita katakan, satu kasus sudah kita lakukan ke pengadilan. Dan kita akan terus berdiskusi dengan Komisi Tinggi HAM PBB untuk masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.
