Inionline.id – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menolak rencana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu.
“Saya pada posisi tidak setuju. Saya tidak setuju dan kalau sudah diputuskan saya kira perlu dilakukan evaluasi,” kata Huda saat dihubungi, Senin (6/6).
Politikus PKB itu menilai alasan yang Luhut pakai menaikkan tiket masuk Borobudur memang bisa diterima. Meski demikian, menurutnya, terdapat alternatif lain untuk mencegah penumpukan di atas Candi Borobudur atau bagian stupa.
Huda memberikan contoh salah satunya dengan pembatasan jumlah wisatawan, melakukan pengaturan jam kunjungan, atau jumlah kunjungan per hari.
“Pada konteks praktiknya, saya pikir masih ada cara lain kalau konteksnya proteksi, dalam rangka memproteksi itu. Bukan menaikkan (tarif) tiketnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda menyatakan Borobudur tak boleh menjadi destinasi wisata eksklusif. Ia tak ingin kebijakan pemerintah justru menjauhkan masyarakat dari pemahaman sejarah dan pengalaman spiritual dari Borobudur.
“Saya masih setuju Borobudur harus tetap menjadi destinasi yang bisa diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan kita,” ujarnya.
Syaiful meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak, termasuk Komisi X DPR terkait rencana menaikkan tiket masuk Borobudur.
“Ya kita minta supaya ada diskusi dulu. Ada semacam konsultasi publik dulu dan saya kira Kemenparekraf bisa mengambil inisiatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut akan menaikkan harga tiket ke Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu untuk wisatawan lokal dan US$100 untuk wisatawan asing. Sementara harga tiket untuk pelajar dipatok Rp5 ribu.
Selain itu, kuota turis ke Candi Borobudur juga dibatasi hanya 1.200 orang per hari. Mereka pun wajib menggunakan jasa pemandu wisata atau tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.
Luhut mengungkapkan kenaikan harga tiket ini demi melestarikan kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa keputusan tersebut belum final.
