Inionline.id – Pemerintah mewaspadai dampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) ke perekonomian terutama ekspor bahan pangan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan wabah PMK menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan cepat.
“PMK ini cukup serius kalau enggak (ditangani dengan baik) dampaknya ke ekonomi, bukan hanya masalah sapi saja bisa jadi nanti misalkan ekspor produk hortikultura kita,” imbuhnya dalam diskusi media, Jumat (10/6).
Menurutnya, negara mitra dagang bisa menghentikan ekspor bahan pangan dari Indonesia karena takut membawa virus PMK. Oleh karenanya, fokus pemerintah saat ini menekan penyebarannya.
“Karena ekspor dianggap bisa menjadi media pembawa (virus PMK) dan dampaknya bisa kemana-mana, sehingga kita serius tangani ini,” terang dia.
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah membentuk satuan tugas (satgas). Satgas wabah PMK akan memiliki tugas yang sama dengan satgas covid-19, yakni menekan penyebaran virus makin luas.
“Kita putuskan untuk PMK akan dibentuk satgas PMK. Kita akan melakukan penanganan di tingkat mikro seperti PPKM, nanti akan ada satgas PMK sampai ke tingkat kecamatan desa,” pungkasnya.
Adapun keputusan pembentukan satgas ini diambil usai melakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (9/6).
Sebab, dari laporan Pemda, wabah PMK saat ini sudah menyebar ke 163 Kabupaten/Kota di 18 Provinsi.
