Inionline.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri tidak terlibat dalam urusan demokrasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Polri menyatakan siap untuk tidak ikut campur dalam urusan demokrasi.
“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan. Seluruh anggota Polri siap melaksanakan perintah Presiden,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Rabu (2/3/2022).
Selain itu, Dedi mengatakan anggota Polri yang kedapatan melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman.
“Akan menegakkan disiplin dengan melakukan penegakan hukum kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan aparat TNI-Polri tak terlibat dalam urusan demokrasi. Jokowi mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri soal kedisiplinan mereka yang berbeda dengan warga sipil.
“Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang sama, kedisiplinan nasional,” tegas Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan di acara pembukaan rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022. Tahun ini, rapim TNI-Polri mengusung tema ‘TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural’.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan TNI-Polri dilarang ikut urusan demokrasi. Dia memberi contoh semisal anggota di level bawah berbicara semaunya dengan mengatasnamakan demokrasi.
“Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh nggak boleh,” tekan Jokowi.
“Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, nggak ada,” ucap dia.
Jokowi meminta TNI-Polri mengencangkan kedisiplinan di institusinya masing-masing. Hal ini, tambah Jokowi, agar masyarakat dapat mencontoh sikap disiplin demi terwujudnya disiplin nasional.
