Pangandaran, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat memimpin langsung kunjungan kerja Panitia khusus (Pansus) VI ke Kabupaten Pangandaran guna mendapatkan data informasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provins (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2022-2042 serta menguji hasil pemekaran Kabupaten Pangandaran.
“Jadi sengaja kita publik hearing ketempat pemekaran untuk melihat langsung dampak daripada pemerataan pembangunan dan juga apa betul mendekatkan pelayanan publik atau menjauhkan, demikian pula untuk percepatan pembangunan,” kata Ru’yat, Selasa (15/02/2022).
Mantan Wakil Walikota Bogor ini pun turut memaparkan pandangan DPRD Jabar terkait beberapa daerah yang diusulkan untuk dimekarkan.
“Mohon maaf kepada semuanya bahwa konsep renacana tata ruang ini juga seiring dengan pemerkaran dimana DPRD sudah megambil keputusan pemekaran untuk Bogor Barat, Garut Utara, Sukabumi Utara yang sudah kemarin juga usulan yang sudah ditetapkan baik untuk Bogor Timur, Indramayu, Bogor Barat sudah tinggal menunggu moratorium dari Presiden,” tukasnya.
Sedangkan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang baru saja disetujui DPRD Jabar minggu lalu turut diulas oleh Achmad Ru’yat.
“Kemarin Tasik ada usulan termasuk Garut wilayah Utara, termasuk Cianjur Selatan, mungkin teman-teman bertanya-tanya karena pada masa pengambilan politik periode 2019-2024 ini banyak pembahasan pemekaran karena Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta Kabupaten Kota hampir 27 sementara Jawa Tengah, Jawa Timur itu diatas 35, ini berdampak pada kesejahteraan, bantuan dari dana alokasi umum dari pusat termasuk jumlah desa,” papar Ru’yat.
Dirinya melanjutkan, “Jawa Tengah, Jawa Timur itu pemekaran desa luar biasa jumlahnya juga berlipat ganda sehingga bantuan desa, itu alasannya desa-desa di Jawa Tengah, Jawa Timur bagus karena memang desanya banyak, jadi untuk Jawa Barat juga konsep pemekaran desa ini penting agar proses simulasi kebijakan anggaran bisa berjalan,” imbuhnya.
