Bogor, Inionline.id – Kemacetan jalur puncak nampaknya semakin membuat banyak pihak gundah, maka dari itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini tengah berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bogor Timur. Selain menggali potensi wisata, pembangunan area Poros Tengah Timur (PTT) sebagai salah satu solusi kemacetan di kawasan puncak.
“Saya sudah koordinasikan dan yakinkan kepada Presiden, Menteri PUPR, Bappenas Bahkan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bahwa kami akan kendalikan pembangunan di area Poros Tengah Timur (PTT),” ujar Bupati Bogor Ade Yasin saat audiensi bersama Bogor Ecopark di Kantor Bupati Bogor, pada Kamis, (6/1/2022).
Pembangunan PTT tersebut juga, lanjut Ade Yasin, termasuk salah satu upaya dalam mengatasi kemacetan Puncak. Musababnya, permasalahan itu selalu menjadi perhatian. Maka perlunya jalur alternatif untuk mengatasi kemacetan Puncak.
Menanggapi rencana tersebut, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Mochamad Ichsan Maoluddin mengatakan bahwa sarana prasarana jalan merupakan kebutuhan utama pada project PTT.
“Inisiasi untuk menjadikan Poros Tengah Timur (PTT) itu sudah lama sudah hampir 2 tahun kemarin di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Bogor itu Bupatinya diundang termasuk Dewan Dapil Kabupaten Bogor harapannya adalah untuk mengurai kemacetan yang ada di Puncak karena, kawasan Puncak ini selalu ada perlonjakan volume kendaraan, otomatis jika dibiarkan seperti itu tentu akan terjadi kemacetan yang ujungnya untuk terurai akan lama,” tukas M Ichsan, Selasa (11/01/2022).
Politisi PKS ini menegaskan bahwa kawasan PTT sesungguhnya yang perlu dikuatkan itu adalah sarana jalannya karena jalan yang direncanakan itu sudah banyak yang mengakses seperti kendaraan plat B, hanya saja badan jalannya tidak safety dan sempit, untuk arah jalannya sudah ada, DPRD meminta kelayakan lalinnya tidak hanya akses saja.
“Jadi kami mendorong jika memang poros tengah timur ini direalisasikan oleh Bupati bagus sekali,” kata M Ichsan.
Dirinya pun memastikan adapun opsi bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat jika diadvokasi olehnya bentuk yang paling logis adalah bantuan keuangan (banke).
“Memang selama ini yang statusnya jalan Prvovinsi saja anggarannya juga tidak penuh apalagi harus mengcover jalan-jalan Kota atau Kabupaten, rasa-rasanya memang sedikit berat kecuali jika sifatnya ada bantuan keuangan, bisa untuk struktur jalan, jembatan penghubung antara desa ke desa, itu bisa diusulkan bantuan keuangan jika ekonominya sudah pulih dan di Provinsi mungkin saja bantuan akan turun untuk infrastruktur di kota-kabupaten,” tutup M Ichsan. (JC)
