Bogor, Inionline.id – Proyek infrastruktur nasional nampaknya cukup membawa dampak negatif disekitaran jalur pembangunannya, setelah sebelumnya jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang merusak wilayah Bandung barat disebabkan alur aliran air yang seharusnya lurus namun terpaksa dibelokan karena ada tiang pancangnya, hal itu merubah struktur tata kelola aliran air sehingga air tidak mengalir dengan baik.
Kali ini proyek tol Cimanggis-Cibitung yang menjadi sorotan, pasalnya pembangunan jalan bebas hambatan tersebut menyebabkan Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor saat ini dibeberapa titik menjadi banjir.
Hal ini diungkapkan oleh Ismail selaku Kepala Desa (Kades) Pasir Angin saat hadir pada reses anggota DPRD Jawa barat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H. Supono, Selasa (07/12/2021).
Menurut Ismail, pembangunan tol Cimanggis membawa dampak positif dan negatif terutama untuk masyarakat wilayahnya.
“Positifnya akses lebih cepat tapi dampak negatifnya resapan semakin berkurang alhasil banjir terjadi dimana-mana ini salah satu persoalan yang memang perlu kita selesaikan,” ujarnya.
Kemudian data yang dimiliki pemerintah desa memaparkan bahwa banjir di wilayahnya meliputi RW 01, RW 05, RW 06, dan RW 13.
“Ada semacam pencegatan dari aliran air yang keluar dari sungai Cibereum juga kecil, harapan saya dibuatkan semacam waduk, rumah pompa, atau sumur-sumur resapan di wilayah hulu sebelum tol Cimanggis-Cibitung ini karena otomatis terjadi penanggulan akibat pembangunan tol tadi walaupun ada saluran air tapi tidak maksimal apalagi disaat curah hujan deras itu menimbulkan air berbalik,” ungkap Ismail.
Merespon hal tersebut, H. Supono mengatakan bahwa hal Inilah yang diminta dirinya bersama Komisi IV DPRD Jabar supaya ada kajian atau investigasi secara komprehensif menyangkut kelayakan atau visibility pembangunan tol Cimanggis-Cibitung.
“Berarti mungkin jika menimbulkan dampak lingkungan serius itu ada ketidakberesan, ini agar supaya dikaji sehingga kita tahu persoalan yang sesungguhnya itu seperti apa, mengapa daya dukung lahan lingkungan terhadap debit air itu berkurang karena resapannya atau lainnya nanti bisa terjawab lebih lanjut,” kata H. Supono.
Berikutnya dirinya menegaskan kepada pemerintah agar juga tidak alergi untuk mengkoreksi kebijakan tersebut.
“Kalau memang ini membahayakan lingkungan dan merugikan masyarakat, menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan kalau memang tidak benar harus diluruskan, diubah,” pungkas legislator asal Kabupaten Bogor ini.
