Bogor, Inionline.id – Dalam acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Jawa barat H. Achmad Ru’yat di Resto Iga Bakar Lombok, jalan alternatif Sentul, Desa Cijujung, Kabupaten Bogor, Selasa (14/12/2021), rupanya tidak hanya terlontar pertanyaan seputar issue kebangsaan, Neneg selaku Kelompok Kerja (Pokja) 4 Posyandu Kabupaten Bogor mengeluhkan terkait hilangnya bantuan Posyandu dari Pemerintah Provinsi Jawa barat yang terakhir diperolehnya pada 2018 lalu.
“Apakah anggaran untuk posyandu itu masih ada disediakan oleh Provinsi untuk khususnya adalah posyandu, saat itu ketika kang Aher menjabat sebagai Gubernur 2 periode saya mendampingi di 5 posyandu itu adalah 1 tahunnya itu 1 posyandu mendapatkan 1 juta rupiah sebagai bentuk dana revitalisasi posyandu, saya lihat belakangan sudah tidak ada saat ini,” kata Neneng.
Selain itu menurutnya akibat hilangnya program bantuan tersebut angka stunting di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi walaupun terjadi penurunan. Data dari Dinas Kabupaten Bogor menunjukan bahwa status gizi balita berdasarkan hasil bulan penimbangan balita bulan Agustus 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukan angka 40.959 balita stunting dengan prosentase mencapai 12.79 dari total populasi stunting di Kabupaten Bogor.
Lalu masih merujuk pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dari hasil bulan penimbangan bulan Agustus 2021 di 101 Puskesmas se-Kabupaten Bogor menunjukan angka 32.939 balita stunting atau mencapai 10,48 persen dari total populasi.
Menanggapi hal ini, H. Achmad Ru’yat mengatakan bahwa menurut ibu Neneng seperti yang disampaikan terhadap adanya angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Bogor serta peningkatan kematian bayi dan kematian ibu yang melahirkan.
“Tadi saya konfirmasi dengan Komisi V bahwa anggaran optimalisasi untuk posyandu harus terus ada,” pungkas Achmad Ru’yat.
