Inionline.id – Pada 2045 mendatang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memproyeksi 70 persen penduduk Indonesia atau setara 220 juta orang akan tinggal di wilayah perkotaan.
Proyeksi itu meningkat pesat dibandingkan perkiraan sebelumnya, yakni hanya 56 persen dari total penduduk Indonesia yang akan tinggal di perkotaan.
Pun demikian, Basuki menilai arus urbanisasi yang akan terjadi tidak perlu dinilai sebagai beban, melainkan dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peluang ini dapat digunakan apabila direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas, dan disediakan anggaran yang cukup,” ujar Basuki dalam webinar Housing Forum, Kamis (14/10).
Hingga saat ini, pembangunan perumahan masih belum ideal. Sebab, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didominasi oleh kalangan pekerja masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan tarif transportasi yang mahal.
Sementara itu, masyarakat dengan ekonomi mapan dapat tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempat mereka bekerja dan beraktivitas.
Karenanya, Basuki berharap pembangunan perumahan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menekankan prinsip keadilan bagi masyarakat.
“Ini merupakan sebuah kesenjangan seperti penyediaan air bersih. Untuk itu, perlu dikembangkan konsep hunian yang inklusif bagi masyarakat agar mendapatkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” terang Basuki.
Pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat, ia menambahkan perlu kerja sama antar pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Makanya, ia mengapresiasi inisiatif KADIN dan asosiasi perumahan dalam menggairahkan industri properti di Tanah Air.
