Inionline.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyediaan lapangan kerja menjadi tantangan dari kebijakan transisi energi hijau di Indonesia. Pasalnya, pembangunan industri berbasis energi hijau saja masih membutuhkan waktu, apalagi beserta dengan penyediaan lapangan kerja di sektor ini.
“Ini tugas yang sangat menantang bagi Indonesia saat ini, juga untuk mempersiapkan lapangan kerja menuju transisi energi hijau,” ucap Ani, sapaan akrabnya, di acara bertajuk Embedding Climate Change into Asia’s Recovery Strategy, Kamis (30/9).
Tantangan ini pun, sambungnya, tak hanya sebatas menyediakan lapangan kerjanya saja, tapi bagaimana penciptaannya bisa selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengembangan kualitas sumber daya manusia ke depan.
Selain itu, penyediaan lapangan kerja juga menantang karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini membuat jumlah penduduk usia produktif semakin banyak di dalam negeri.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah terus berupaya mempercepat berbagai proyek transisi energi hijau di tanah air. Percepatan ini didukung dengan anggaran dari pemerintah maupun penciptaan instrumen pembiayaan proyek energi hijau yang dapat diakses publik dan swasta.
Salah satunya dengan penerbitan surat utang negara (SUN) atau obligasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Obligasi itu diterbitkan dengan nominal sebesar 500 juta euro Eropa. Penerbitan obligasi ini diklaim merupakan yang pertama di Asia.
“Obligasi ini bertujuan untuk membiayai program SDGs termasuk perubahan iklim. Ini adalah yang pertama kali saya lihat dan ini menunjukkan komitmen kami yang kuat terhadap keuangan berkelanjutan,” tandasnya.
