Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi V daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor H. Iwan Suryawan mengkritik pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat panglima santri tersebut mendatangi rumah duka keluarga siswa SMAN 7 Kota Bogor, Kamis (14/10/21) yang lalu.
Dalam pernyataannya Uu Ruzhan mengatakan bahwa bila ada kejadian serupa terulang maka Pemprov Jabar akan menunda pencairan bantuan siswa serta bagi sekolah swasta tidak akan dicairkan bantuan siswa dari Pemprov Jabar.
“”Saya akan tegas kalau masih ada yang tawuran jangankan di sekolah negeri, sekolah swasta pun akan diberikan sanksi antara lain tidak akan dicairkan bantuan siswa dari Provinsi Jawa Barat. Karena itu kehati- hatian dari semua agar guru dan orang tua dan semua masyarakat mendidik supaya lahir generasi yang hebat,” katanya.
Mendengar hal tersebut, H. Iwan Suryawan menyarankan agar Uu Ruzhanul Ulum melakukan analisa terhadap akar masalahnya, apakah masalahnya memang melibatkan lingkungan sekolah dan sebagainya, wajib dilihat terlebih dahulu penyebabnya, jika itu sudah masuk ranah hukum maka H. Iwan mewajibkan menempuh jalur hukum.
“Terkait dengan sanksi yang akan diberikan, dilihat dahulu apakah memang dengan cara seperti itu tepat kepada sekolah, artinya yang paling krusial menurut saya Dinas Pendidikan mengevaluasi kondisi yang terjadi dengan tawuran ataupun yang melibatkan anak sekolah, jadi harus memperkuat infrastruktur yang mencegah terjadinya tawuran itu, satgas pelajarnya diperkuat, memberikan penguatan kepada sekolahnya juga kemudian pembinaan kepada murid, dan juga penguatan di orang tua ini juga harus diperhatikan,” tutur H. Iwan, Minggu (17/10/2021).
Karena itu dirinya menyarankan bahwa hal terpenting untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu yaitu mengevaluasi semuanya, kemudian jika memang benar sanksinya juga harus dengan ada dasar hukum yang jelas, bukan sesuatu yang dikeluarkan serta merta langsung mengeluarkan pendapat, walaupun mungkin bertujuan untuk menenangkan atau sebuah itikad baik sebuah kebijakan boleh jadi tepat tetapi belum tentu penyelesaiannya seperti itu.
“Artinya kalimat yang dikeluarkan harus tepat menurut saya kebijakannya, hanya dengan cara yang lebih elegan adalah Institusi Pendidikan di Pemerintahan itu silahkan untuk melakukan investigasi dan juga pendalaman terkait kasus ini, terlebih khusus untuk kejadian kemarin, kemudian berikan tindakan apa yang harusnya dilakukan dan itu juga melibatkan sekolah yang bersangkutan,” pungkas H. Iwan Suryawan.
