Bandung, Inionline.id – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat daerah pemilihan kota-kabupaten Sukabumi, Abdul Muiz mengatakan bahwa dirinya bersama Komisi V DPRD Jabar masih menemukan beberapa catatan-catatan minor terkait pembelajaran tatap muka (ptm) di wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, kesiapan sekolah-sekolah cukup beragam dimana ada sebagian sekolah yang sangat ketat dan bagus sekali dalam artian keterpenuhan sarana prasarana mungkin dalam tingkat 90%-100%, namun ada yang mungkin menggunakan pembatas. Beberapa sekolah pun cukup menggunakan jarak 1 setengah hingga 2 meter dan kisaran maksimal perkelas 18 dari 36 siswa perkelas.
“Jadi termasuk mungkin sebagian dengan daya dukung seperti pengecekan suhu dibeberapa titik kemudian wastafel untuk cuci tangan, lalu dengan dukungan Satgas, jadi memang tergantung situasi terkait dengan PTM ini, tapi secara umum untuk semua pihak telah berusaha untuk melaksanakan PTM ini dengan kemampuannya secara maksimal,” ujar Abdul Muiz, Minggu (17/10/2021).
Selain itu, Abdul Muiz juga mencatat, untuk sekolah negeri dan swasta memang pencapaian beberapa sekolah baik di kabupaten dan kota ada yang belum 100% Vaksinasi dengan kisaran ada yang baru 60%, 80%, hingga 90% sehingga Komisi V berharap dalam bulan Oktober ini bisa dipastikan seluruh siswa bisa melakukan vaksinasi.
Beberapa sekolah yang Abdul Muiz kunjungi ada yang sudah vaksin tahap kedua tapi ada juga yang baru tahap satu, ada beberapa siswa didik yang kebetulan ketika vaksinasi masih memiliki komorbid atau kondisi kurang sehat sehingga mereka tidak bisa mengikuti hingga saat ini.
“Ada juga orang tua yang hingga saat ini belum mengizinkan anaknya di vaksinasi, ada orang tua juga yang tidak ingin dengan vaksin Sinovac ingin jenis vaksin yang lain, sedangkan ketika dalam pelaksanaan tidak semuanya sesuai dengan kehedak orang tua,” kata Abdul Muiz.
Legislator PKS ini pun mengungkapkan, ada beberapa kendala teknis terkait dengan ketersediaan vaksin yang ada dengan apa yang diharapkan oleh orang tua murid.
“Jadi kendala-kendala kecil memang ada tapi kami berharap semua KPD untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah yang menjadi kewenangannya untuk dipastikan prokes dijalankan dengan ketat, kewaspadaan tinggi, koordinasi lintas pihak, kemudian secara berangsur terkait dengan sekolah-sekolah yang belum menyatakan siap didorong untuk segera melakukan persiapan-persiapan agar sarana prasarana mendukung PTM bisa dilaksanakan, masih ada beberapa presentase yang belum menyatakan siap melakukan PTM karena kondisi sarana dan prasarana yang ada,” tandas Abdul Muiz.
Pada intinya Abdul Muiz berharap perlu dilakukan koordinasi lintas pihak lebih khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas bersama sekolah terdekat karena pelaksanaan pada umumnya diselenggarakan ada yang berkoordinasi dengan sekolah tapi ada juga yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas disekolah terdekat.
