Inionline.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan vaksinasi dan pembelajaran tatap muka (PTM) di Bogor. Dalam tinjauannya, Ma’ruf didampingi oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.
Tinjauan dilakukan di dua lokasi berbeda, Kamis (9/9/2021), tinjauan PTM dilakukan di SMP Negeri 1 Citeureup dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMK Kesehatan Annisa. Selain Nadiem, Ma’ruf didampingi Bupati Bogor Ade M Yasin dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jarwansyah.
Dalam peninjauan vaksinasi di SMK Kesehatan Annisa, Ma’ruf sempat mempertanyakan perasaan siswa saat disuntik vaksin.
“Sakit nggak?” tanya Ma’ruf.
“Sakit sedikit,” ujar salah seorang anak.
“Nggak apa-apa ya, nggak sakit, saya aja nggak sakit. Pegel ya? Tapi sebentar, sekarang sudah nggak, ya,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf mengatakan pemerintah telah membuat aturan terkait pembelajaran tatap muka mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Menurutnya, pengawasan pada tingkat SD diperketat karena anak di bawah 12 tahun belum dapat vaksinasi.
“Pada prinsipnya pemerintah menganggap penting pembelajaran tatap muka itu dimulai dari mulai PAUD, SD, sampai perguruan tinggi, sudah dibuat aturannya supaya mereka bisa aman,” kata Ma’ruf.
“Dari apa yang saya ketahui, mereka memang hampir 100 persen memilih program tatap muka. Karena itu, di SD sampai 12 tahun belum divaksin, maka itu pengawasan dilakukan lebih ketat,” sambungnya.
Ma’ruf berharap pelaksanaan vaksinasi dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap siswa. Ma’ruf juga meminta seluruh pihak tetap melaksanakan protokol kesehatan.
“Pelaksanaan vaksinasi ini saya harap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para siswa dari penyebaran COVID-19 dalam kegiatan PTM terbatas. Namun, mengingat ancaman COVID-19 sampai saat ini belum berakhir, saya minta semua pihak tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan,” tutur Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Nadiem mengatakan aturan tatap muka telah terdapat dalam SKB 4 menteri. Meski begitu, Nadiem menyebut keputusan akhir ada pada persetujuan orang tua.
“Kebijakan pemerintah pusat terhadap tatap muka terbatas sudah dalam satu regulasi 4 menteri. Tetapi ada yang diwajibkan memberikan opsi tatap muka, tapi keputusan terakhir ada di tangan orang tua. Karena namanya terbatas, jadi terbatas maksimum 18 belas anak untuk SD, SMP satu kelas, jadi 50 persen,” kata Nadiem.
