Bogor, Inionline.id – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan bersama Rudi Harsa melakukan sidak ke pos penyekatan mudik, Simpang Yasmin, Kota Bogor, Jum’at (07/05/2021).
Dalam sidak tersebut, Iwan Suryawan menyatakan bahwa upaya pembatasan mobilisasi masyarakat untuk berpindah daerah dengan cara penyekatan harus diapresiasi.
“Cuma dalam posisi saat ini tidak semua kendaraan berplat nomor yang ada didaerah situ tidak sesuai dengan domisili,” ungkap Iwan.
Dari sisi kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 sudah cukup baik, hanya yang menjadi catatan dalam peraturan penyekatan ini justru datang dari kebijakan pemerintah pusat.
“Sudah bagus masyarakat menerima bahwa tidak boleh mudik dan segala macam, ini dinodai oleh kebijakan nasional dengan masuknya tenaga asing ke kita,” kata Iwan.
Dirinya menegaskan, jika pemerintah konsisten seharusnya semua pintu ditutup dan jangan ada pihak manapun yang masuk.
“Apalagi yang masuk itu asalnya adalah tempat dimana virus itu berasal, disinyalir pelaku petugas di bandara dan dikarantina juga bisa bermain mata, itu juga bahaya,” ungkap Iwan.
Tingkat kepercayaan masyarakat saat ini menjadi rendah dan tidak ada penindakan apa-apa terkait WNA yang masuk ke Indonesia disaat terjadi penyekatan lokal. Inkonsistensi inilah yang menjadi sorotan dari Iwan Suryawan.
