Bandung, Inionline.Id – Jelang akhir pekan ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan dua alun-alun yang cukup megah yaitu alun-alun Majalengka dan alun-alun Kejaksaan Cirebon.
Untuk alun-alun Majalengka, anggaran yang digunakan berasal dari bantuan keuangan Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 18 miliar rupiah secara bertahap yakni 2019 dan 2020.
Sedangkan untuk alun-alun Kejaksaan Cirebon, Ridwan Kamil menyatakan sifatnya hanya refitalisasi dimana sebelum menjadi alun-alun, lokasi tersebut hanyalah lapangan upacara.
Menanggapi pembangunan alun-alun tersebut, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan kedepannya.
“Jangan salah, alun-alun juga harus dilihat dampak sosialnya disitu, judulnya taman, siapa yang mengawasi, siapa yang mengedukasi, dan ada apa disana tetap harus ada nantinya anggaran untuk pengelolaan, edukasi masyarakat untuk menggunakan alun-alun dengan benar,” tukas Iwan, Sabtu (24/04/2021).
Tokoh pegiat HIV AIDS ini mengambil sampel dari taman Sempur, Kota Bogor dimana pengawasannya harus ketat karena menjadi tempat berkumpul dengan berbagai jenis interaksi dari masyarakat.
“Walaupun konsepnya untuk keluarga, ya itu betul tidak masalah, tetapi juga perlu edukasi bahwa tempat itu untuk kenyamanan keluarga, tapi kalau disana jadi tempat transaksi hal-hal negatif yang bisa saja terjadi maka hal tersebut harus diantisipasi,” imbuh Iwan.
Dirinya pun berharap agar pemerintah daerah bisa menyiapkan elemen-elemen yang bisa menjaga terhadap tercapainya fungsi alun-alun tersebut.
“Kalau memang ada dampak ekonomi, ya ekonominya seperti apa ketika ada alun-alun, dan itupun harus ditata, untuk dampak sosial juga harus dilihat lagi langkah-langkah apa yang harus diambil,” pungkas Iwan.
