Cigudeg, Inionline.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Mochammad Ichsan bersikap akan mendorong bantuan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar RP. 25 juta per-unit pada tahun depan.
Hal tersebut Ichsan sampaikan saat menggelar reses ke ll masa sidang tahun 2021-2021 di Gedung Sekolah Dasar MI Al Karomah, Kampung Cigowong RT 01/10, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3).
Ia menuturkan, kegiatan resess ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, menjadi masukan dari masyarakat seperti, kelangkaan pupuk pertanian dan hasil tani agak susah pemasannya, serta program RTLH, bagaimana advokasi dari Dewan.
“Jadi RTLH itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, menganggarkan tahun 2021 ini akan membangun sebanyak 31.500 unit se-Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor, berupa usulan untuk tahun 2022, kurang lebih 1000 unit,” ujarnya.
“Program RTLH untuk Kabupaten Bogor ini dari total satu ribu unit itu nanti akan dicombain, nanti Daerah-Daerah mana saja yang akan menerima bantuan program RTLH, dan itu menjadi aspirasi yang harus di perluas,” jelas Ichsan.
Menurutnya, bantuan RTLH ini akan sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jika bantuannya diperluas. RTLH ini bukannya rumah tidak ada menjadi ada, tapi rumah yang sudah ada yang tidak layak, perlu ada sentuhan-sentuhan untuk perbaikan.
“Kalau di bandingkan Kabupaten bantuan untuk RTLH hannya RP. 10. 000. 000 juta per yunit sedang dari Provinsi RP. 17500. 000 juta per yunit,” paparnya.
“Bahkan, bantuan program RTLH itu kita didorong untuk di naik pada tahun depan, menjadi sebesar RP. 25 juta peryunit, tinggal anggaran ini bisa mencukup karena ditargetnya satu ribu unit rumah,” tambah Ichsan.
Lanjut Ichsan, bagaimana kompansasinya ketika, memang akan direalisasikan, Pagu anggaran dinaikan, dengan kuota diperkecil, kita tinggal hitung-hitungan, kalau totalkan angka, 22 ribu unit dikali RP. 25 juta jadi total RP. 550 milyar se-Jawa Barat, itu yang kita pegang.
“Kita akan mendorong dikeluarkannya Pergub, karena Pergub itu sudah sah bahkan anggaran per unit RP. 25 juta, itu untuk usulan tahun 2022, tapi kalau untuk tahun 2021 masi RP. 17.500. 000 juta masih menggunakan Pergub lama,” pungkasnya. (Mul)
