Inionline.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri yang dibuka besar-besaran mengancam sekolah swasta. Sekolah swasta khawatir akan kekurangan peserta didik.
Kekurangan peserta didik ini akan berpengaruh pada finansial sekolah. Sebab, sekolah swasta sangat bergantung pada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diberikan siswa.
Kepala sekolah SMP Bintang Kejora Cengkareng, Jakarta Barat, Fransiska Winarsih, ingin PPDB sekolah negeri diatur secara ketat. Bukan hanya pembatasan rombongan belajar (Rombel), pihaknya juga ingin mutasi atau perpindahan siswa turut diatur.
“Aturan mutasi siswa juga perlu diperhatikan. Karena tidak diterima di sekolah negeri, tahun ajaran berikutnya bisa pindah, diterima dengan alasan masih ada kursi kosong,” kata Fransiska kepada Medcom.id, Kamis, 2 Juli 2020.
Menurutnya aturan itu perlu ditegakkan jika Dinas Pendidikan (Disdik) ingin serius menangani pemerataan pendidikan di sekolah negeri dan swasta. “Setiap kebijakan saya rasa baik demi pemerataan. Namun apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang lain, masih memberi celah untuk ketidakadilan itu sendiri,” tambah dia.
Fransiska juga berharap orang tua tidak ‘dibutakan’ dengan predikat sekolah favorit yang disandang negeri. Kualitas sekolah swasta tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Sekolah unggulan negeri bisa menetapkan nilai harus 90. Kalau dia meluluskan siswa dengan nilai 95 indeksnya hanya bertambah lima. Sedangkan swasta input nilai 60 bisa meluluskan siswa dengan nilai 80, kan luar biasa peningkatannya,” terang Fransiska.
Meskipun hasil perkembangan anak cukup signifikan, kata dia, sekolah swasta nyatanya masih dipandang sebelah mata. Ia menilai orang tua tak perlu merasa malu saat anaknya bersekolah di swasta.
“Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan yang berkualitas yang tentunya berbanding lurus dengan pembiayaan pendidikan belum disadari oleh orang tua,” ungkapnya.
