Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Dorong Anggaran Maksimal ESDM Jabar Tahun Depan

Antar Daerah057 views

Bandung, Inionline.id – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No.576, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, pada kamis (24/10).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengapresiasi rencana Dinas ESDM untuk tahun 2020, pasalnya sudah banyak inovasi dan beberapa catatan yang dimiliki komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap Dinas ESDM.

Beberapa diantaranya adalah masalah pertambangan yang dinilai hingga saat ini masih terdapat tambang yang izinnya belum jelas, serta masalah-masalah air tanah di Provinsi Jawa Barat.

“DPRD melalui Komisi IV mengajak stakeholder terkait dalam hal ini Dinas ESDM untuk terus membenahi pertambangan di Jawa Barat sehingga Provinsi Jawa Barat memiliki pertambangan yang baik,” ujar Imam.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, M Ichsan menyatakan bahwa Dinas ESDM juga memiliki beberapa keluhan diantaranya mereka hanya memiliki 17 orang tenaga inspektorat tambang, jadi merasa kewalahan dengan luasnya cakupan wilayah Jawa Barat.

Komisi IV mengusulkan agar jumlah tenaga inspektorat sekurang-kurangnya 27 orang sesuai jumlah kota-kabupaten se Jawa Barat. “Iya komisi 4 mendorong agar Dinas ESDM bisa memaksimalkan pengganggaran di 2020” pungkas Ichsan.

Dirinya juga memastikan bahwa jumlah tenaga inspektorat sebanyak 27 personel merupakan usulan dari Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dan Dinas ESDM juga sepakat tenaga inspektorat tambang harus ditambah.

“Kajian tentunya dari pihak dinas, karena kalau komisi IV sebagai pengawas di lapangan dan yang menyampaikan keluhan dari masyarakat, bila personilnya mencukupi secara kuantitas ataupun kualitas,” pungkas Ichsan.

Perlu diketahui juga bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat telah berencana meluncurkan program-program baru diantaranya adalah pemanfaatan biogas komunal untuk pengembangan program OVOP, pengawasan masalah tambang di Jawa Barat, serta mendorong masyarakat untuk dapat melakukan proses perijinan atas usaha pertambangannya. (JC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *