Bandung, Inionline.Id – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan Nota Pengantar terkait Raperda APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar selasa malam (29/10), di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Menurut Ridwan Kamil secara global bahwa belanja daerah tahun anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp 46,033 Triliun rupiah, lebih meningkat sebesar Rp 6,922 Triliun lebih naik 17,70% dibanding dengan APBD perubahan 2019 sebesar 39,111 Triliun lebih.
M Ichsan selaku Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mempertanyakan banyak hal terkait laporan Gubernur tadi malam.
“Pembangunan underpass jalan raya citayam mengapa tidak dianggarkan thn 2020 ? padahal itu merupakan janji gubernur kepada masyarakat depok bersamaan dengan flyover Dewi sartika,” kata Ichsan, selain itu kebijakan perlintasan sebidang kereta api yang harus dihilangkan agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan.
Ichsan juga mempertanyakan tentang hibah DED, yaitu meminta landasan hukum pemberian CSR untuk DED dan mengapa di beberapa proyek fisik bersamaan dengan pengerjaan proyek, seharusnya DED dilakukan 1 tahun sebelumnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga punya ganjalan di bidang perumahan rakyat, “mengapa untuk bantuan rutilahu hanya 10 ribu unit rumah dan besarannya hanya 17,5 juta per rumah. Padahal tahun 2020 ini ada 46 ribu unit rumah yang perlu direhab. Dan besaran bantuan 17,5 juta ini sangat kecil untuk memperbaiki rumah dengan kondisi harga-harga bahan bangunan sudah naik,” ujar Ichsan.
Komisi IV mengusulkan bisa diberikan 25 juta per rumah dan menambahkan jumlah unit bantuan rutilahu menjadi 20 ribu unit
Terkait musim kemarau panjang tahun ini Ichsan juga menambahkan perlu adanya kegiatan di tahun 2020 untuk penyediaan air bersih berupa sumur bor.
Ichsan juga mengkritisi terkait Gedung Creative Center, pasalnya SMA dan SMK negeri di Jawa Barat masih perlu banyak pembaharuan. “Mengapa gedung creative center tetap dianggarkan ? Padahal masih banyak kota dan kabupaten yang membutuhkan SMK negeri dan SMA negeri baru, yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemprov jabar,” tutur Ichsan.
Lalu masalah lngkungan hidup, menurut Ichsan banyak kegiatan di dinas LH berorientasi pada dokumen tentang LH tetapi tidak pada persoalan mendasar. Dalam memperbaiki lingkungan yang rusak di jawa barat seperti lahan kritis, kerusakan gunung geulis, pencemaran sungai dan lain-lain, hal ini membuat Ichsan menginginkan penjelasan yang detail dari Gubernur Jawa Barat.
“Mengapa hanya 2 kasus masalah lingkungan hidup di jawa barat yang teranggarkan, padahal masih banyak sekali kasus lingkungan hidup yang harus ditangani,” ujar Ichsan.
Lalu masalah TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor, apakah anggaran di tahun 2020 sudah mencukupi agar bisa beroperasi.
Serta yang terakhir Ichsan menggaris bawahi bidang energi sumber daya mineral di Jawa Barat yang dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya pengawasan yang harus dilakukan. (JC)
