Inionline.Id – Kabar tak terduga datang dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. Pos Indonesia yang telat membayar gaji karyawannya. Mereka berjanji akan membayar gaji karyawannya pada hari ini Senin (04/02).
“Terkait gaji karyawan yang sempat tertunda, dengan berbagai daya upaya, direksi menjamin perusahaan akan segera membayarkan gaji pada 4 Februari 2019,” kata Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia Benny Otoyo.
Menurut dia, Pos Indonesia akan terus semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pihaknya berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pelanggan.
“Transformasi perusahaan yang berfokus kepada perbaikan layanan kepada para pelanggan dan untuk dapat memberikan user experience yang lebih baik sedang kami laksanakan mengikuti perubahan landscape industri kurir dan logistik, serta jasa keuangan seiring dengan cepatnya perubahan teknologi, regulasi, dan kompetisi yang semakin tajam,” katanya.
Ia menegaskan agar seluruh karyawan dan Serikat Pekerja (SP) dapat saling bekerja sama dan menjaga keharmonisan hubungan industrial, termasuk juga menjaga nama baik perusahaan di mata pelanggan dan stakeholder.
“Segala hal yang menyangkut masalah internal perusahaan hendaknya seluruh jajaran dapat saling menghormati dan dapat menyelesaikan dengan baik melalui mekanisme yang telah disepakati tanpa melakukan tindakan kontra produktif,” imbuhnya.
Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menduga adanya salah urus di jajaran direksi dan komisaris jadi salah satu alasan PT Pos Indonesia (Persero) telat membayarkan gaji karyawannya.
Gaji karyawan perusahaan BUMN tersebut seharusnya dibayar 1 Februari, namun karena permasalahan internal gaji baru akan dibayarkan besok, Senin 1 Februari 2019.
Sekretaris Jenderal Aspek Sabda Pranawa Djati mengatakan keterlambatan pembayaran gaji akibat miss management (salah urus) dalam waktu lama. “Miss management, sehingga tidak mampu membaca kondisi perusahaan yang riil, tantangan bisnis dan tidak tanggap terhadap perubahan zaman,” ujarnya dilansir dari CNNIndonesia.
Ia menyatakan masih banyak pekerja dengan sistem outsourcing (alih daya) yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu belum dibenahi hingga kini. Menurut dia, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri perlu turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
Karenanya, Sabda menyatakan Aspek mendukung penuh tuntutan Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) yang meminta pergantian direksi dan komisaris perusahaan. Hal itu dinilai dapat menghentikan kesalahan yang selama ini terjadi dan berujung pada keterlambatan pembayaran gaji.
Sedangkan, SPPI KB berniat untuk melakukan unjuk rasa pada tanggal 6 Februari mendatang. Aksi unjuk rasa tersebut akan menuntut jajaran direksi mundur dari kursi jabatannya.
Sekretaris Jenderal SPPI KB Hendri Joni mengatakan direksi yang menjabat tidak mampu membenahi dan membawa maju perusahaan pelat merah tersebut. Alih-alih maju, di bawah kepemimpinan Gilarsi Wahju Setijono, Direktur Utama Pos Indonesia, pembayaran gaji malah mandek.
“Keputusan SPPI KB sudah bulat untuk tetap aksi 6 Februari 2019 sesuai kesepakatan. Intinya, kami minta BoD (direksi) saat ini hengkang, karena sudah 3 tahun memimpin tidak ada kemajuan dan perbaikan,” pungkasnya.
