Inionline.Id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyiapkan amunisi untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di 2019. OJK menilai meskipun kondisi ekonomi global mulai membaik namun risiko ketidakpastian global masih tetap ada di tahun 2019.
“OJK memahami bahwa tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 tidak lebih mudah dibandingkan 2018. Untuk itu, OJK akan terus berusaha memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, melalui kebijakan dan inisiatif yang akan difokuskan pada lima area,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Wimboh menambahkan, lima area ini diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Strategi pertama, memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.
OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.
Strategi kedua, OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan.
“OJK mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait, diantaranya melalui pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata, dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata,” ujar Wimboh.
Strategi ketiga, yakni penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil. Untuk tahun ini OJK, lanjut Wimboh, akan coba mencapai sekitar 100 lembaga keuangan mikro syariah. Termasuk tingkatkan kerja sama dengan lembaga terkait memfasilitasi penyaluran KUR. Lalu penyaluran KPR milenial, bansos non-tunai.
“Kami akan fasilitasi peran TPAKP dan satgas waspada investasi agar dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini,” katanya.
Strategi keempat, OJK akan mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.
“Kelima, kami akan siapkan infrastruktur memadai dan dorong lembaga jasa keuangan untuk digitalisiasi produk dan layanan keuangan dengan memadai.” tandasnya.
