Inionline.Id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memantau dan mencermati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, terkait kasus Meikarta.
Nama Tjahjo disebut oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dalam sidang proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung. Neneng mengaku diperintahkan Tjahjo untuk mengawal proses izin proyek Meikarta.
“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu” kata Neneng dalam persidangan tersebut.
“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar, kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu,” tambahnya.
Menjawab Tjahjo, Neneng berujar “Baik pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku”. Pertemuan dengan Sumarsono itu masih menurut Neneng, membahas perizinan Meikarta serta Perda Pemprov Jabar terkait Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta).
Dalam pertemuan itu, Neneng juga menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare. Saat diperiksa KPK, Sumarsono mengaku menjelaskan rekomendasi dan regulasi perizinan pembangunan proyek Meikarta.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, masih mencermati fakta yang ada dan apakah Mendagri Tjahjo perlu dijadikan saksi dalam persidangan ataupun penyidikan. Menurut Febri, nama Tjahjo baru disebut dalam persidangan kali ini.
“Kalau tadi Bupati Bekasi mengatakan di persidangan ada pertemuan dan ada arahan seperti itu, tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut,” kata Febri.
Selain itu, kata Febri, lembaganya juga akan mencermati fakta-fakta lain terkait dengan kasus Meikarta itu pada tahap penyedikan yang masih berjalan sampai saat ini. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa unsur dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono.
Febri mengatakan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ditjen Otonomi Daerah untuk mengonfirmasi satu hal yang dipandang perlu diperhatikan. Pemeriksaan terkait dengan rapat yang diduga diinisiasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perizinan Meikarta.
