Target PKH, BPNT dan Rastra Agustus Tuntas
Jakarta (8 Agustus 2018) IniOnline.id – Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan kunci sukses penyaluran bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ada pada kepala dinas sosial di seluruh Indonesia.
“Efektifitas program penyaluran bansos terkait erat dengan peran kepala dinas sosial dan jajarannya di provinsi, kota dan kabupaten. Saudara adalah pejuang kemanusiaan yang berada di garda depan dalam penyaluran bansos untuk rakyat,” kata Mensos dalam arahannya saat membuka “Rapat Koordinasi Percepatran Penyaluran Bansos PKH, BPNT, dan Rastra Agustus Tuntas” di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Mensos dihadapan 650 peserta rakor yang terdiri Bupati dan Wakil Walikota, Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dan Kadivre Bulog.
Dikatakan Mensos Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) bersama Bulog telah melakukan evaluasi pelaksanaan bansos PKH, BPNT dan Rastra. Hasilnya menunjukkan penyaluran bansos sudah berjalan dengan baik.
“Untuk PKH tahap I bulan Februari 98,44 persen dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,04%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal,” katanya.
Namun di sisi lain, dalam evaluasi tersebut juga terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan cepat dan responsif demi efektifitas penyaluran bansos. Misalnya persoalan data, permasalahan penyaluran bansos, dan penanganan apabila terjadi permasalahan di lapangan.
“Dari berbagai tantangan tersebut, maka saya minta semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk memperkuat koordinasi. Baik tim Kemensos, Himbara, Bulog, dan Dinas Sosial,” katanya.
Dikatakannya, efektifitas program penyaluran bansos terkait erat dengan peran dinas sosial. Pertama,dinas sosial berperan dalam menjamin penyaluran bansos untuk sukses tuntas Agustus 2018 baik PKH Tahap III maupun Rastra Tahap VIII.
Kedua, proaktif dalam mengkordinasikan dan mensinergikan seluruh unit kerja (termasuk dengan HIMBARA) terhadap semua jenis bansos sehingga menjamin efektivitas kerja.
Ketiga,aktif terus-menerus memperbaiki data, sehingga semakin valid dan sinkron dengan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, guna menjamin terwujudnya ketepatan penerima manfaat program bansos.
“Penyaluran bansos kekuatannya pada sistem. Sistem harus aktif dan digerakkan oleh SDM. Untuk itu saya minta kepada dinas sosial di kota/kabupaten dan provinsi segera lakukan koordinasi dengan bank pelaksana penyaluran bansos, Pendamping PKH, Bulog, Camat, Kepala Desa. Terus menerus perbaiki data dan updating data saya mohon terus diperbaiki,” terang Mensos.
Kementerian Sosial, lanjutnya, juga akan turun ke berbagai daerah untuk memantau pelaksanaan penyaluran bansos bersama Himbara, Bulog, dan Komisi VIII DPR.
“Semua harus turun tangan menyukseskan Agustus Bulan Tuntas Bansos,” tegasnya.
Untuk diketahui saat ini jumlah penerima bansos PKH adalah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp1.890.000 per tahun per KPM. Dana tersebut ditransfer oleh Himbara langsung ke rekening penerima secara bertahap pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember.
Sementara untuk BPNT tahun ini ditargetkan sebanyak 10 juta penerima manfaat. Mereka mendapatkan dana bansos Rp110 ribu per bulan untuk dibelanjakan bahan pangan beras dan telur. Untuk Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) kini terdapat 5,5 juta penerima dan diberikan sebanyak 10 kg per keluarga per bulan.
Penurunan Angka Kemiskinan
Dikatakan Mensos, Agustus Tuntas tidak hanya sekedar menyalurkan bansos PKH BPNT, dan Rastra. Namun lebih dari itu, adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi yakni penurunan angka kemiskinan hingga 9 atau 9,3 persen pada awal tahun 2019.
“Target kita akhir tahun 2018 masuk ke tahun 2019 angka kemiskinan turun lebih rendah dari posisi sekarang 9,82 persen. Apakah kita bisa mencapainya, tentu saja bisa karena kita memiliki komitmen dan motivasi yang sama yakni pengabdian kepada masyarakat,” tutur Idrus.
Seperti diketahui Badan Pusat statistik (BPS) telah merilis data tentang penurunan angka kemiskinan (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).
Apabila dibandingkan kondisinya setahun sebelumnya, yakni per Maret 2017 hingga Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 1,8 juta jiwa, mengingat pada Maret 2017 angka kemiskinan masih sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Ia mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Pertama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, berkomitmen dalam menyelesaikan masalah rakyat, berfokus pada tujuan utama yakni memastikan bahwa dengan adanya program bansos ini rakyat dapat kepastian masa depan yang lebih baik.
“Intinya pahami masalah rakyat, penuhi kebutuhannya, lalu wujudkan apa yang menjadi harapan mereka,” tutur Mensos.
Kedua,sinergitas antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sinergitas antar-kementerian dan antar-lembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, dan sebagainya), sinergitas antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perusahaan swasta melalui berbagai modifikasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui CSR.
Ketiga, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif guna mempertahankan prestasi pembangunan dan memastikan target penurunan angka kemiskinan.
“Suksesnya penyaluran bansos ini turut mendorong turunnya angka kemiskinan,” kata Idrus.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat menegaskan kepada seluruh kepala dinas sosial bahwa Bansos Agustus Tuntas tidak hanya soal penyaluran selesai, tetapi perlu sinergi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Penyaluran PKH misalnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala Dinas Sosial di daerah.
“Kemudian pastikan ada integrasi bansos. Yakni Penerima PKH juga menerima berbagai program bansos lainnya seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Rastra, BPNT, dll. Sebab PKH adalah episentrum program pengentasan kemiskinan di Indonesia,” teras Dirjen.
Akhir tahun ini, lanjut Dirjen, pemerintah menargetkan sekitar 800.000 KPM PKH atau 8% dari 10 juta penerima diharapkan tidak menerima PKH lagi karena sudah naik kelas tidak miskin lagi.
“Semangat ini yang harus kita tanamkan. Apalagi Pusdatin Kemensos telah menyiapkan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dengan instrumen BDT (Basis Data Terpadu). Semua sistem sudah siap, tinggal kita bergerak bersama,” pungkasnya. (kemsos/na)
