Jakarta, IniOnline.id – Pada 22-25 Mei mendatang, Asosiasi yang telah bersinergi dengan Kementerian PUPR ini melaksanakan Musyawarah Nasional dan sekaligus Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) yang dibuka secara resmi oleh Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muhammad Sundoro.
Dalam sambutan dan arahannya, Sundoro menyampaikan pentingnya keberadaan Kelompok Pengelola (KP) SPAMS dalam melaksanakan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Mengingat tugas dan fungsinya yang strategis yaitu menjaga keberlanjutan, maka diperlukan kelembagaan KP-SPAMS yang kuat dan juga mempunyai jaringan kerja (networking) yang luas.
Program PAMSIMAS merupakan salah satu yang diunggulkan dalam penyediaan SPAMS di wilayah perdesaan. Program ini memberikan dukungan baik untuk investasi fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk dukungan teknis dan peningkatan kapasitas.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi 100% bagi seluruh penduduk Indonesia (Universal Access) pada akhir tahun 2019. Pencanangan target akses universal air minum dan sanitasi perlu didukung oleh berbagai pihak selain pemerintah, yaitu swasta dan masyarakat. Program yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2008 ini, hingga akhir tahun 2017 telah menjangkau lebih dari 16.554 desa di 365 Kabupaten/11 Kota dari 33 provinsi di seluruh Indonesia dan menambah akses air minum bagi 13.300.945 jiwa dan sanitasi bagi 10.745.224 jiwa.
Salah satu aspek yang menentukan keberlanjutan program PAMSIMAS adalah terbentuknya Kelompok Pengelola Sistem Peyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS). KP-SPAMS bertugas mengelola operasi dan pemeliharaan dari sistem penyediaan air minum yang sudah dibangun oleh PAMSIMAS.
Jumlah KP-SPAMS yang telah terbentuk di perdesaan hingga akhir tahun 2017 telah mencapai 16.554 desa penerima PAMSIMAS. Selain itu, di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dibentuk juga wadah kebersamaan dan komunikasi antar KP-SPAMS yaitu Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan.
Terdapat 226 Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan di tingkat kabupaten/kota dan 7 Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Provinsi. Sedangkan DPP Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Nasional sudah dibentuk pada tahun 2013. Jumlah KP-SPAMS yang ada di perdesaan sudah barang tentu akan semakin bertambah dan berkembang seiring dengan pelaksanaan program PAMSIMAS.
Demikian juga keberadaan Asosiasi di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi juga akan semakin bertambah dan berkembang. Program PAMSIMAS saat ini telah memasuki tahap ketiga dengan target 15.000 desa hingga akhir 2020 serta mengelola keberlanjutan program di 27.000 desa PAMSIMAS yang tersebar di 392 kabupaten/11 kota dari 33 provinsi.
Pihak-pihak terkait PAMSIMAS yang hadir diharapkan dapat berbagi pengalaman dalam pola kemitraan pendanaan dengan KP-SPAMS yang difasilitasi oleh Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan setempat. Selanjutnya dapat dikembangkan pola kemitraan di daerah lainnya untuk mengembangkan/perluasan jaringan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan air minum100% bagi warganya.
Pada pertemuan nasional (Rakornas) tersebut sekaligus dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengevaluasi pelaksanaan peran Asosiasi, menetapkan program kerja dan kebijakan organisasi, dan melakukan penyegaran pengurus. Berdasarkan AD/ART Asosiasi periode kepengurusan DPP Asosiasi berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan demikian kepengurusan saat ini yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dan akan berakhir.
Diharapkan melalui Munas akan dihasilkan kepengurusan baru untuk meneruskan estafet kepengurusan Asosiasidi masa mendatang.(pu/na)
