BANTEN – Dalam sejumlah kesempatan, Wahidin Halim, Gubernur Banten kerap menyebut sangat konsen terhadap profesi guru.
Pria asli Tangerang ini memang sudah terbiasa dengan didikan disiplin dari seorang ayah yang berlatar belakang juga tercatat sebagai guru.
“Waktu saya sekolah, infrastruktur bangunan belum memadai seperti sekarang. Bukan saja kekurangan fasilitas tapi jumlah profesi guru saat itu minim. Bahkan waktu sekolah di bilangan Ciledug, Kota Tangerang saya harus membawa kursi sendiri,” ungkap Wahidin Halim, kepada wartawan, Kamis (23/2/2018).
Maka itu ia mengaku kalau cita-citanya menjadi pejabat tercapai bakal membela kepentingan siswa hingga bisa membangun fasilitas sekolah yang bagus dan nyaman termasuk supaya guru harus ada imbalannya dengan gaji yang memadai.
Bukan tanpa sebab karena ucap pria yang kerap disebut WH, berangkat dari pengalaman pribadinya, dia ingin yang berkaitan dengan pendidikan harus dimaksimalkan.
Mantan kepala desa termuda ini menyebut juga sangat penting jika fasilitas dan SDM guru yang berkompeten bisa diciptakan, maka daya saing anak bangsa nantinya dapat berkompetisi di segala bidang.
Lalu terkait dengan langkah pemecatan seorang Kepala SMK Negeri 4 Kota Tangerang lantaran menurut WH dianggap telah membandel.
“Sudah kerap dibilangin dalam media dan setiap kesempatan jangan memungut biaya apapun ke siswa tetapi dilanggar. Kegiatan operasional dan tunjangan profesi guru kan sudah dibiayai dari Pemrov Banten,” ucap WH.
Langkah tegas harus dilakukan, ini pelajaran buat Kepsek yang lain. Kecuali untuk kegiatan hari besar itu bisa diswadayakan meminta bantuan dari orangtua murid. Hal itu masih bisa ditoleransikan.
“Sebetulnya kita tidak ingin menyakiti mereka. Karena saya sayang dengan para profesi guru dan menghargai pengabdiannya,” tegasnya.
Lebih dalam ia menjelaskan, kita juga harus memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat terutama bagi yang tidak mampu agar mereka juga bisa mengenyam pendidikan.
“Lagi pula itu sudah diatur dalam Undang-undang. Semua warga negara harus mendapatkan hak seluas luasya untuk mendapatkan pendidikan,” tukas WH.
Ia menyebutkan, pasalnya pada 2018 ini pihak Pemrov Banten selain sudah menganggarkan kebutuhan Bosda supaya tidak kembali telat tetapi untuk tunjangan gaji profesi guru PNS dan honorer pun jumlahnya sudah dinaikan.
“Untuk honorer kami sudah naikan 3 kali lipat. Kalau sebelumnya kan jumlah anggaran persatu jam mengajar yang diterima honorer hanya Rp25 ribu tetapi sekarang menjadi Rp75 ribu perjam,” kata WH.
Apalagi Pemprov juga memastikan soal penggelontoran keperluan dana yang tercatat dalam komponen Bosda 2018 tidak akan tertunda. Begitu juga tunjangan bagi profesi guru akan dimaksimalkan bakal menerima tepat waktu.
“Maka kalau ada pihak kepala sekolah yang masih membandel lantaran menyetujui permintaan pungutan dari komite sekolah itu dilarang. Siswa tidak boleh dipungut. Terbukti mungut pasti saya pecat,” ujarya.
Lebih jauh ia menerangk…
[21:09, 2/22/2018] Bos Aldi: Gubernur WH Sebut BUMD Arobisnis Banten Bisa Topang Program Pangan APPSI
BANDUNG,PenaMerdeka – Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan agenda kerjasama perdagangan hasil komoditas pertanian antar daerah dianggap penting.
“Sebab Rakernas kali ini bakal fokus membicarakan konektivitas dan sinergitas antar provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim kepada wartawan ditemui di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/2/2018).
APPSI juga akan memetakan kembali potensi setiap provinsi di Indonesia. Kita akan bertukar kebutuhan, daging sapi banyak dipakai masyarakat pulau jawa dari wilayah Nusatenggara.
“Banten untuk saat ini belum konsentrasi mengembangkan budidaya sapi potong. Tetapi Banten sejatinya banyak mempunyai komoditas pertanian yang dibutuhkan masyarakat luar daerah,” ucap WH.
Hanya saja kata WH belum mampu dioptimalkan. Sekarang eranya untuk kita bikin era perubahan mengangkat derajat petani.
Kata mantan Walikota Tangerang ini melanjutkan, kalau Perda BUMD Agribisnis yang sedang dibahas bersama DPRD Banten sudah rampung potensinya akan baik bagi pertanian dan juga program APPSI.
“Banten mempunyai banyak komoditas andalan. Jagung, kedelai, cabai dan banyak lagi. Nanti polanya memberikan bantuan pupuk dan penyuluhan kepada petani. Hasilnya panen tani kita serap dengan harga bersaing,” kata WH.
Maka kedepan akan memotong jalur tengkulak yang kerap merugikan petani. Ini bagus untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Banten dahulu.
“Maka itu kedepan juga Banten akan mempunyai Pasar Induk. BUMD Agribisnis sudah ada tapi akan lebih bagus jika ditopang adanya Pasar Induk,” terang WH menjelaskan.
Kalau kebutuhan pertanian Banten tercukupi maka kita bisa melakukan program kerjasama sektor perdagangan pertanian APPSI.
Acara yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 21 hingga 23 Febuari 2018 tersebut dihadiri 33 Gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam Rakernas kepala daerah tingkat 1 itu sempat menggelar diskusi panel dilanjutkan meneken penandatanganan kesepakatan atau MoU tentang kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar daerah
Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa selama ini kebutuhan komoditas hasil tani di sejumlah daerah mengandalkan produk impor.
“Perdagangan antar daerah itu memperkuat perekonomian nasional yang didukung dengan kemandirian kita semua. Semua daerah punya kelebihan produk dan komoditas yang mungkin dibutuhkan provinsi lain,” ujar Yasin Limpo, Ketua APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, kepada wartawan disela acara.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menekan aktivitas impor yang dilakukan sebagain provinsi untuk memenuhi kebutuhan komoditasnya.
Selama ini, persoalannya kata Yasin, hubungan antar provinsi di Indonesia belum terjalin baik.
“Semua akselerasi terorientasi ke luar negeri. Nanti kita tidak perlu impor tekstil lagi karena ada di Jabar, juga beras ada di Sumsel, itu yang kita coba silangkan antar satu dengan yang lain,” ucapnya.
Hasil dari rapat tersebut, kata Yasin, akan disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.
Dia menegaskan, APPSI akan meminta solusi pendampingan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan rancangan tersebut. (nha)
