Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada Kementerian, Lembaga dan Daerah di Istana Negara Jakarta pada Rabu (06/12). Penyerahan DIPA 2018 yang dilakukan lebih awal diharapkan mampu mempercepat pencairan APBN 2018 dan selanjutnya dapat segera memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
“Diharapkan manfaatnya akan lebih cepat diterima oleh masyarakat sejak triwulan satu,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Askolani, pada acara Diskusi Publik APBN 2018 Untuk Siapa? di Graha CIMB Niaga Jakarta pada Senin (04/12).
Selanjutnya, Dirjen Anggaran juga menjelaskan bahwa pada APBN 2018, Belanja Negara telah ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun. Rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp607 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp706,2 triliun, serta dana desa sebesar Rp 60 triliun.
Sementara itu, target pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.894,7 triliun sehingga besaran defisit diperkirakan sebesar Rp325,9 triliun. Di sisi lain, belanja negara pada tahun 2018 akan diarahkan untuk program pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga fokus untuk memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi, dan kebocoran anggaran negara. “Fokus pertama mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pemerataan. Kalau dilihat dari anggarannya (dialokasikan) sebesar Rp283,7 triliun,” papar Askolani.
Sedangkan fokus pembangunan nasional yang kedua adalah infrastruktur yang dialokasikan meningkat menjadi Rp410,7 triliun pada 2018. Kemudian belanja sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp34,8 triliun, reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat sebesar Rp365,8 triliun, serta pertahanan keamanan dan demokrasi sebesar Rp220,8 triliun. (kemenkeu/na)
