Bandung–inionline.id–Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada suatu kesempatan pernah menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan keberadaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dia bahkan mengaku pernah menjadi bawahan seorang gay ketika dulu masih bekerja di Amerika Serikat. Ridwan Kamil menyatakan di negeri Pancasila semua orang punya hak. Termasuk hak menjadi LGBT.
“Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan LGBT, itu ruang pribadi, ranah pribadi. Saya tujuh tahun di luar negeri, bos saya gay waktu di Amerika, enggak ada masalah,” ujarnya saat itu (28/1/2016) kepada wartawan.
Munculnya pernyataan pejabat negara setingkat walikota berkait dengan persoalan kontroversial seperti itu memunculkan banyak spekulasi dan implikasi. Yang paling berat justru implikasi, yakni masyarakat akan memahami pernyataan itu sebagai pengakuan akan hak menyimpang. Karena urusan pribadi masing-masing maka mau menyimpang atau apapun sepanjang tidak mengganggu orang lain adalah boleh. Demikian kesimpulan yang muncul atas diskusi yang digelar Forum Silaturahmi Aktivis Masjid (FSAM) Priangan Timur di Kota Banjar, Rabu, (8/11/17).
Diskusi yang membahas dan menguliti kelemahan dan kelebihan masing-masing bakal calon gubernur Jawa Barat ini, di seri perdananya membahas Jejak Digital Kontroversial dari para calon. Isu yang dibahas cukup seru adalah soal pandangan dan preferensi Ridwan Kamil terhadap isu LGBT. Peserta diskusi bedebat di seputar jejak digital pernyataanya yang dipahami atau disalahpahami sebagai dukungan terhadap LGBT.
Ketua FSAM Banjar, Ahmad Fauzi mengatakan pernyataan Ridwan Kamil bahwa LGBT adalah hak pribadi masing-masing menjadi titik krusial. Apakah itu berarti ia mengakui keberadaan LGBT padahal peserta diskusi menyakini tatar sunda adalah daerah yang riligius, Jawa Barat adalah basis massa Islam terbesar di Indonesia sehingga memberi toleransi dan mengakui LGBT sebagai hak adalah keliru.
“Jika Ridwan Kamil berkeyakinan begitu maka besar kemungkinan dia tak akan dipilih masyarakat religius Jawa Barat. Bagi mereka LGBT adalah penyimpangan, LGBT adalah penyakit karenanya harus disembuhkan bahkan harus dihukum,” ujarnya.
Fauzi menjelaskan para aktivis masjid menyatakan pandangannya bahwa pemimpin pemerintahan harus berpihak pada kemaslahatan publik. Pemimpin seperti presiden, gubernur, menteri harus melarang dengan tegas adanya LGBT di wilayahnya dan tegas menyatakan LGBT bukanlah hak tetapi penyimpangan dan siapa yang melakukannya harus mendapat hukuman.
“Jadi bagaimana mungkin Ridwan Kamil menyatakan, Di negeri Pancasila semua orang punya hak. Jadi dia tidak pernah mempermasalahkan LGBT, itu ruang pribadi, ranah pribadi. Kenapa bawa-bawa Pancasila, jelas nyata sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan melarang LGBT, kok malah dianggap hak, ini bahaya kalau jadi gubernur, Jawa Barat bisa jadi surga buat LGBT nantinya,” ujar Fauzi saat menjelaskan hasil diskusinya. (Dh)
