Pandeglang – inionline.id
Presiden Joko Widodo menginginkan Dana Desa dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta pada tahun pertama, Rp600 juta pada tahun kedua, dan Rp800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
“Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan insyaallah,” ungkapnya saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten pada Rabu, (04/10) di Kampung Baru Pakojan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Dikutip dari rilis resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dalam tiga tahun ini anggaran sebesar Rp127 triliun telah dikeluarkan guna mewujudkan program Dana Desa. Tahun 2015 anggaran untuk Dana Desa adalah Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun.
“Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp127 triliun itu angka yang besar sekali,” ujarnya.
Melihat besarnya manfaat yang ada, Kepala Negara berpesan kepada para kepala desa untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan Dana Desa.
“Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini,” kata Presiden.
Disamping itu, Presiden juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
“Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa,” ucap Presiden.
Pemerintah pun lanjut Presiden, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.
“Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh,” tegas Presiden.
Terakhir, Presiden manyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten.(kemenkeu/na)
