Jakarta – inionline.id
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) tidak hanya menarget opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melainkan harus dapat “berbunyi” dalam arti dapat menjelaskan berbagai aspek pengelolaan keuangan negara sehingga tidak hanya terfokus pada masalah utang.
“Sebetulnya Laporan Keuangan Pemerintah itu berisi informasi begitu sangat kaya mengenai tata kelola dan bagaimana kita mengelola sumber daya kita. Laporan keuangan kita, kalau keluar hanya WTP tanpa ada analisanya. Pemanfaatan informasi dari laporan keuangan pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat diketahui seluruh aspek pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya terkait utang,” ungkap Menkeu di Aula Dhanapala, Rabu (25/10) pada rangkaian seminar nasional peringatan Hari Oeang ke-71 yang bertemakan “Upaya Pemerintah dalam Mempertahankan Kualitas dan Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah”.
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keinginannya untuk mengajak para pengamat untuk menganalisis Laporan Keuangan agar dapat memperbaiki pemerintah.
“Saya ingin bekerja sama dengan akademisi misalnya STAN dan kampus yang mempelajari government accounting. Saya ingin mengundang para akademisi untuk mengkritisi (demi) perbaikan kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengibaratkan tata kelola sebagai area pertempuran dan pencapaian status WTP pada LKPP merupakan target kemenangan bagi para pengelola keuangan negara. Namun demikian, penting untuk terus menjaga proses penyusunan laporan keuangan.
“Kebijakan-kebijakan untuk meramu manusianya, sumber daya alamnya, dan uangnya untuk mencapai tujuan itu harus melalui suatu proses standar-standar yang baik. Itu harusnya menjadi filosofi bagi kita semua, terutama bagi para APIP yang hadir. WTP yang dibeli itu tidak mencerminkan keinginan kita sebagai suatu negara untuk mendapatkan suatu proses dan kualitas laporan yang memang betul-betul bermanfaat bagi kita semua,” jelasnya.
Menkeu minta laporan keuangan negara disusun dengan cara-cara yang baik agar para pelaku ekonomi dapat merasa aman dan kondisi ekonomi tidak mudah terguncang. (kemenkeu/na)
