Jakarta – inionline.id
Pemerintah terus konsisten mempercepat implementasi peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Melalui diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan Indonesia menempati posisi pertama se-Asia Tenggara sebagai negara ekonomi digital pada tahun 2020.
“Kita perlu optimis bahwa perubahan perilaku masyarakat di era digital ini dapat menjadi peluang ekonomi baru untuk Indonesia. Ini momentum yang sangat spesial di mana dari sisi teknologi dan lingkungan. Secara global pun, ekonomi digital ini berkembang dengan sangat cepat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution dalam seminar nasional Indonesia Business and Development Expo (IBD Expo) 2017 di Jakarta (20/09).
Pada tahun 2020, nilai e-commerce di Indonesia diprediksi mampu mencapai USD 130 miliar. Untuk itu, pemerintah terus berusaha membangun ekosistem perniagaan yang lebih efisien.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan ada beberapa isu besar yang menjadi fokus pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Pertama, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, mempermudah dan memperluas akses pendanaan. Ketiga, peningkatan Sistem Logistik Nasional. Selanjutnya adalah insentif perpajakan; perlindungan konsumen; keamanan siber; infrastruktur komunikasi; dan manajemen pelaksana.
Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya juga mengingatkan pemerintah untuk terus memangkas regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan menghambat inovasi masyarakat. “Start up itu jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan. Jangan terlalu diatur, nanti inovasinya justru tidak muncul. Berikan ruang sehingga mereka bisa lebih lincah dan fleksibel untuk berkembang,” tegas Presiden.
Darmin juga kembali mengingatkan pentingnya inklusi keuangan. “Ini sebenarnya juga peluang besar dari sisi transaksi keuangan. Terus terang ini juga menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi perbankan,” katanya. (kemenkeu/na)
