JAKARTA – inionline.id
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan kepada Bupati Tambrauw, Gabriel Asem dan Satya Lencana Karyasatya kepada aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun di lingkungan pemerintahan dalam negeri.
Plt Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan, penghargaan ini diberikan Presiden RI Joko Widodo melalui Kepres No. 59/TK/2017 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan, ditetapkan di Jakarta 21 Juni 2017.
“Ini bukan hanya penghargaan pembangunan di bidang infrastruktur, tapi sosial pendidikan dan lain-lain,” kata Hadi usai melangsungkan Upacara Peringatan HUT RI ke-72 di Kantor Kemendagri pada Kamis (17/8).
Gabriel dinilai berhasil membangun Kabupaten Tambrauw dengan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, prasarana telekomunikasi, dermaga, pelabuhan, puskesmas, rumah layak huni, peningkatan SDM dengan pendidikan gratis, beasiswa, jaminan kesehatan, peningkatan pangan hingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kemudian, Kepres No. 67/TK/2017 tentang penganugerahan Satya Lencana Karyasatya diberikan kepada 318 ASN di lingkungan Kemendagri yang dinilai telah melakukan pengabdian dan dedikasi secara terus menerus paling singkat 10 tahun 20 atau 30 tahun.
“Negara memberikan penghargaan kepada mereka karena telah bekerja secara disiplin tanpa cacat dan mewujudkan prestasi di dalam pengabdiannya,” ujar Hadi.
Dalam Upacara Peringatan HUT RI, Hadi mengatakan, sesuai tugas dan fungsinya Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, harus membangun sistem pemerintahan daerah (pemda) yang bersih dan akuntabel.
Hal ini tentunya, harus didukung pembinaan yang baik atas fungsi perangkat daerah, kepegawaian daerah, kebijakan daerah, pengelolaan keuangan daerah, model pembangunan daerah serta peran strategis dari kepala daerah masing-masing.
“Pesan kami, perlu peningkatan dalam kualitas pelayanan publik dan wujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntable dan responsif terhadap masalah masyarkat sehingga harus ada percepatan upaya penyelesaian, baik di bidang pelayanan publik maupun kordinasi dengan kementerian lembaga dan pemda, sampai pemerintahan desa,” ujar dia. (kemendagri/na)
