Jakarta, 25/07/2017 – inionline.id
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menilai pertumbuhan utang pemerintah RI sebenarnya kecil sekali. Ia mengingatkan, bahwa 3 (tiga) tahun lalu tepatnya akhir tahun 2014, utang pemerintah RI sudah mencapai Rp2.604,93 triliun. Sementara sekarang, pada April 2017 itu, utang pemerintah tumbuh menjadi Rp3.667,41 triliun. Jika dihitung, selisihnya sebesar Rp1.062,48. Ia mengatakan, angka tersebut juga termasuk utang pokok yang harus dibayarkan tiap tahun sebesar Rp250 triliun. Dalam kurun waktu tiga tahun, utang tersebut berjumlah Rp750 triliun dimana jumlah tersebut tidak besar.
“Untuk membayar utang saja setiap tahun itu Rp250 triliun. Enggak ngapa-ngapain saja itu Rp250 triliun. Artinya, selama 3 tahun menjadi Rp750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja sekarang berapa yang diutang oleh pemerintah. Jadi kalau 3 tahun, tambah utangnya itu sudah Rp750 triliun, untuk membayar utangnya saja. Nah, sekarang ini kisarannya adalah sekitar Rp3.600 triliunan, jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini,” katanya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/07) siang.
Seskab mengakui pemerintah pasti akan melakukan penghematan. Meskipun akan memasuki tahun politik di tahun 2018, menurut Seskab, pembiayaan APBN tetap fokus di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan serta yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga ditargetkan untuk mengurangi disparitas agar Gini rasio mengecil. Ia menegaskan, bahwa pemerintah untuk tahun 2018 meyakini, kalau semuanya bisa dijaga, maka ekonomi akan bisa tumbuh 5,3-5,4 persen. “Jadi intinya begini, karena tahun 2018 sudah mau memasuki tahun politik, tentunya anggaran itu betul-betul harus fokus, harus terkonsentrasi, dan juga penghematan perlu dilakukan, efisiensi perlu dilakukan,” tuturnya.
Senada dengan Seskab dalam hal penghematan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada RAPBN 2018 pemerintah akan tetap menjaga dari sisi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penerimaan pajak maupun dari keseimbangan belanjanya akan dibuat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
“Jadi, dalam hal ini perencanaan harus makin diperbaiki, agar kalau kita melakukan anggaran belanja betul-betul bisa dipakai. Beliau (Presiden) juga mengatakan bahwa setiap belanja itu berarti kalau kita mengambil pajak harus segera kembali ke masyarakat sehingga bisa manfaatnya dipakai oleh masyarakat,” tutur Sri Mulyani. (kemenkeu/na)
