Palembang–inionline.id–Kemajuan teknologi informasi dan layanan internet sudah menjangkau sampai ke daerah pedalaman. Bukti paling sederhana dari kemajuan itu adalah adanya peningkatan penggunaan smart phone oleh masyarakat yang dengan sendirinya mendorong pertumbuhan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, interaksi dan aksi. Kebiasaan penggunaan internet ini pada gilirannya akan memicu tumbuhnya kebutuhan layanan cepat, mudah, terstandar dan tidak berbelit.
Jika ke daerah pedalaman saja budaya buka, baca sekilas, cek dan membandingkan ini sudah tumbuh subur, maka hal sama pasti lebih tinggi pertumbuhannya di perkotaan. Mularis Djahri menyatakan tak mungkin dirinya mengabaikan realitas itu sehingga dirinya terpanggil untuk menjalankan pemerintahan dengan e-government.
“Itu jika saya dipercaya dan diamanahi warga untuk memimpin Pemerintahan Kota Palembang,” ujarnya kepada media.
Bakal calon walikota Palembang ini menyatakan keinginannya untuk membuat layanan pemerintahan melalui sistem terkomputerasi dan berbasis web. Kota Palembang menurutnya harus bisa menjalankan pemerintahan yang melayani masyarakat secara mudah, cepat, efisien, efektif, transparan, accountable dan langsung.
“Layanan model begitu selain cepat juga mudah. Bisa diakses kapan saja,” jelasnya.
Mularis yang sarat pengalaman di dunia usaha dan terbiasa memimpin usahanya secara profesional ini menegaskan pihaknya akan memberikan pelayanan administrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan internet dalam keseharian tugas pemerintahan, misalnya dalam hal pengurusan KTP, perizinan, pajak dan retribusi, serta pengaduan warga, termasuk di dalamnya kontrol capaian pekerjaan SKPD.
Mularis menyebut Jakarta sebagai contoh dimana sistem layanan pemerintahan terpadu secara elektronis sudah berhasil dilakukan misalnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui paymentonline system pada bank-bank yang ditunjuk.
Secara umum pelayanan berbasis teknologi memang akan membawa peningkatan pendapatan daerah. Sebagai contoh, di Jakarta saja pada tahun pertama aplikasi sistem terpadu tersebut diterapkan telah terjadi kenaikan PBB dan HTB sebesar 60% dari Rp. 500 miliar menjadi Rp. 800 miliar. Hal yang sama juga terjadi di Takalar dan Kutai Timur. Pelayanan menjadi lebih cepat, sehingga total volume pelayanan meningkat sangat drastis. (DH)
