Jakarta, 13/07/2017 – inionline.id
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Ruang Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, pada Kamis (13/07). Pada Rapat Kerja tersebut Menkeu memaparkan mengenai Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, RKA-KL pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) 2017, serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Namun terdapat dua bahasan yang mendapat perhatian, yaitu pemotongan anggaran Kementerian BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Djakarta Llyod (Persero).
“Kami menyadari mewakili Menteri BUMN, 45 miliar dari 243 miliar itu cukup signifikan namun seperti yang tadi kami sampaikan tidak akan memempengaruhi capaian output yang dicapai pada tahun 2017 ini,” kata Menkeu.
Sementara itu, usulan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai kepada PT. KAI sebesar Rp.2 triliun untuk menjalankan proyek LRT Jabodebek dan PMN dalam bentuk non tunai kepada PT. Jakarta Llyod (Persero) sebesar Rp.379,3 miliar mendapat tanggapan dari Komisi VI DPR RI agar dilakukan pendalaman Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Kerja.
Rapat ditutup dengan beberapa kesimpulan yaitu anggota Komisi VI menyetujui realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun 2017 sebesar 26% dari alokasi anggaran, menyetujui penghematan anggaran sebesar Rp.45 miliar, menyepakati untuk melakukan pendalaman mengenai PMN, serta memahami paparan pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2018.
Selain itu, Komisi VI DPR RI mendukung Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kementerian BUMN RI Tahun 2018 untuk peningkatan kinerja BUMN, implementasi proyek strategis BUMN dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional, dan dukungan terhadap pelaksanaan Asian Games 2018. Terakhir, Komisi VI DPR RI mengapresiasi LKPP Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2016 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh kali berturut-turut. (kemenkeu/na)
