Jakarta, 18/07/201 – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis publikasi yang berjudul “Government at a Glance” pada (13/07). Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.
Salah satu bab dalam laporan tersebut mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terkait hal tersebut, OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP). Hasil survey GWP yang dikutip oleh OECD menunjukan bahwa, pada tahun 2016, sebanyak 80% dari responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap pemerintah Indonesia.
Berdasarkan hasil survey ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, Prancis 28%) maupun negara-negara berkembang non OECD (India 73%, Brazil 26%, Afrika Selatan 48%). Indonesia mencatat peningkatan tingkat kepercayaan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang di amati oleh OECD. Tingkat kepercayaan Indonesia naik sebesar 28% dibandingkan tahun 2007.
“Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data. Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagaimana rilis dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin pada Senin (17/07).
Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut merupakan indikator yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan APBN yang lebih kredibel dan pruden, serta menjaga keberlangsungan anggaran pembangunan yang sehat. Secara khusus, tingginya kepercayaan terhadap pemerintah diharapkan mampu mendorong potensi kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dalam rangka mendukung terciptanya pendapatan negara yang berkelanjutan.
“Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka dan persepsi penyebaran korupsi di tubuh pemerintahan. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah,” ungkap Menkeu.
Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah menunjukan bahwa masyarakat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah selama ini, antara lain akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran serta penguatan desentralisasi fiskal untuk membangun desa dan daerah tertinggal lainnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi indikator positif bagi berbagai lembaga eksternal dalam menilai Indonesia, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, dan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (kemenag/na)
