Bogor, Inionline.id – Anggota komisi V DPRD provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan bersama Rudi Harsatanaya melakukan kunjungan kerja ke kantor kecamatan Bogor selatan, jalan Layungsari III, RT.06/RW.14, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/05/2020).
Riki Robiansah selaku Sekretaris Camat Bogor selatan mengatakan bahwa masalah pendataan menjadi masalah pada gelombang pertama distribusi bantuan sosial pemerintah provinsi Jawa barat melalui PT Pos Indonesia.
“Memang ada riak-riak kecil di Bogor selatan tapi tidak sampai ada yang viral di media, semuanya bisa dimusyawarahkan,” ujar Riki.
Kecamatan Bogor selatan sendiri menerima 1789 bansos provinsi dan menurut Riki hanya beberapa persen saja yang tidak lolos verifikasi kemudian dikembalikan ke PT Pos.
Menurut Riki, penggunaan data DTKS tahun 2017 oleh pemprov Jawa barat ini rawan memunculkan permasalahan baru.
“Dari 2017 hingga 2020 ini pasti sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi, orang-orang di data itu ada yang sudah meninggal, sudah pindah, sudah dapat bantuan lainnya, dan lain sebagainya, PT Pos harus ke kelurahan dulu untuk verifikasi mana warga yang layak menerima bantuan, mana yang tidak, seperti tadi, ada yang sudah meninggal tapi masih menerima bantuan, itu kurang pas ya,” ungkap Riki.
Selain itu, Riki pun melaporkan bahwa untuk kasus positif covid-19 di kecamatan Bogor selatan hanya ada 3 kasus yaitu di kelurahan Empang, Ranggamekar, dan Bondongan masing-masing hanya 1 kasus, sisanya kecamatan Bogor selatan dinilai landai dalam jumlah penambahan kasus baru covid-19.
“Terkait kunjungan teman-teman komisi V DPRD provinsi Jawa barat ini sangat baik dan sangat membantu kita dalam mengaspirasikan keingingan-keinginan di masyarakat, terkait covid-19 pun jadi kami punya masukan-masukan serta permasalahan yang terjadi di lapangan kami bisa sampaikan, sehingga kedepannya pemprov Jabar bisa lebih baik lagi dalam penanganan covid-19,” tutur Riki.
Iwan Suryawan selaku wakil rakyat daerah pemilihan Jawa barat VII (kota Bogor) pun mengatakan bahwa bantuan sosial provinsi Jawa barat belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak menerima bantuan baik itu kelompok DTKS maupun NON-DTKS dikarenakan masalah penyesuaian data.
“Yang kedua juga masalah distribusi dari provinsi menuju kantor pos, dari kantor pos menuju warga, ini belum mulus, dari data DTKS ada sekitar 8000 sekarang baru 7500, sedangkan yang NON-DTKS sebanyak 38000 pada kenyataannya bantuan belum datang,” kata Iwan.
Hal ini membuat masyarakat yang menerima bantuan sosial provinsi Jawa barat bertanya-tanya apakah benar ada bantuan provinsi.
“Ini yang perlu didesak ke pemerintah provinsi Jawa barat, bantuan tahap pertama harus segera didistribusikan, ini sudah dekat lebaran, karena bantuan ini sudah dinantikan oleh masyarakat,” pungkas Iwan.
