by

Sidak Kantor Pos Bogor, Komisi V DPRD Jabar Nilai Bantuan Gubernur Jawa Barat Tidak Efektif dan Harus Diganti Full Bantuan Tunai

Bogor, Inionline.Id – Duo anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa barat daerah pemilihan Jabar VIII (kota Bogor) yaitu Iwan Suryawan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bersama Rudi Harsatanaya dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pos Bogor, jalan KH. Sholeh Iskandar KM.2, Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pada Jum’at (08/05/2020).

Dalam lawatannya tersebut, duo politisi Jawa barat ini disambut langsung oleh wakil kepala kantor pos Bogor, Aris Mulyana. Sebelum melakukan perbincangan terkait pendistribusian bantuan sosial pemerintah provinsi Jawa barat, Iwan Suryawan dan Rudi Harsa menyempatkan diri mengecek paket sembako yang akan di terima masyarakat serta melihat prosesi pendistribusian bantuan tersebut.

Aris Mulyana mengungkapkan bahwa kendala yang di hadapi PT Pos Indonesia cabang Bogor saat mulai mendistribusikan bantuan ini terletak pada kesiapan mereka dan pihak penyedia naturanya termasuk bulog, kantor pos cabang bogor yang menaungi enam kecamatan se-kota Bogor dan dua puluh delapan kecamatan se-kabupaten Bogor ini pun mengalami masalah data di lapangan yang berstatus penerima ganda maka kebijakan sementaranya PT Pos tidak akan memberikan dulu bantuan tersebut kepada warga berstatus penerima ganda.

Anggota DPRD Jabar (Iwan Suryawan & Rudi Harsa) mengecek langsung item sembako dalam box paket bansos provinsi Jawa barat.

“Di tahap awal memang ada penerima yang meninggal dunia, pindah, namun sesuai dengan petunjuk yang kami terima, sejak tanggal 28 April kalau tidak salah, untuk yang meninggal dunia sekarang bisa diserahkan kepada ahli warisnya yang tercantum dalam kartu keluarga,” kata Aris.

Dirinya pun menambahkan bahwa untuk proses pengiriman bantuan, PT Pos pun menggandeng pihak ojek online (ojol) serta sedang menyusun perjanjian kerjasama dengan beberapa karang taruna di Kota Bogor agar pendistribusian bantuan bisa lebih cepat lagi.

“Saya berterima kasih dengan kunjungan bapak-bapak dari komisi V DPRD provinsi Jawa barat, yang telah sama-sama menyaksikan bentuk bantuannya seperti apa dan beliau-beliau menanyakan juga teknisnya,” tutur Aris.

Koordinator Komisi V DPRD Jawa Barat dapil VII Jabar, Iwan Suryawan menjelaskan bahwa tujuan utama sidaknya kali ini adalah untuk memastikan bahwa bantuan provinsi Jawa barat yang berupa sembako dan uang tunai itu sudah siap ada di kantor pos khususnya wilayah kota Bogor.

“Dari data yang telah disurvei bersama dengan tim dari kantor pos, semuanya sudah tersedia hanya saja yang belum terdistribusi hanya dua kecamatan untuk kota Bogor yaitu kecamatan Bogor timur dan kecamatan Bogor tengah, menurut pihak PT Pos hari Minggu (10/05/2020) besok akan diberikan,” ujar Iwan.

Selain itu Iwan menegaskan bahwa ada beberapa catatan dari hasil pantauannya khususnya pada bantuan sembako, pendistribusian ini akhirnya menjadi terbatas karena dengan pemberdayaan ojol itu hanya mampu membawa 5 paket sembako sementara bantuan periode pertama ini yang harus didistribusikan sebanyak 7000 paket sembako, hal inilah yang menjadi penyebab jeda waktu dan menjadi berbeda penerimaan bantuan antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain.

“Mudah-mudahan tahap kedua akan lebih lancar lagi, tapi tahap kedua volumenya akan bertambah, harus dicari lagi formulasi khusus untuk pengiriman bantuan sembako, apakah tidak mungkin untuk merubah kebijakan atau melihat dari evaluasi ini, sembakonya diperkecil, uangnya diperbanyak, atau uang saja disamakan dengan bantuan kota Bogor dan pemerintah pusat sehingga memudahkan pengirimannya serta memudahkan masyarakat dalam menerimanya,” tegas Iwan.

Senada dengan Iwan, Rudi Harsa lebih pada menyoroti salah satu item bantuan dalam paket sembako pemprov Jabar dimana didalamnya terdapat telur sebagai komoditi bantuan yang rawan pecah dan busuk.

Bantuan sosial pemerintah provinsi Jawa barat yang siap di distribusikan PT Pos Indonesia cabang Bogor.

Dari sisi paket pengirimannya pun, seolah-olah telur merupakan satu paket kardus ternyata terpisah dari kardus kemasan bantuan pemprov Jabar tersebut.

“Kalau kita lihat telur dalam rentang perjalanan waktu yang sekian panjang saya pikir beresiko juga, saat diterima masyarakat ternyata masih sesuai dengan kualitasnya atau tidak, kalau boleh dikaji apakah telur itu primer ataukah tidak ?, kalau tidak primer menurut saya harus diganti,” pungkas Rudi.

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.