Bogor, Inionline.Id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor), M Ichsan menggelar Reses II tahun sidang 2019-2020, titik ke tujuh, pada Selasa (10/03/2020). Berlokasi di Kantor Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, warga yang hadir sangat antusias ketika mengetahui bahwa Ichsan berada di Komisi IV yang membidangi infrastruktur.
Antusiasme warga bukan tanpa dasar, ternyata Desa Sukadamai tidak memiliki akses jalan yang memadai untuk mencapai kantor Kecamatan Sukamakmur.
“Kalau hanya sepeda motor saja mungkin bisa, tapi kalau mobil ya masyarakat harus memutar jauh sekali sehingga membutuhkan waktu yang lama, jalan itu hanya sampai Sukamulya saja, selebihnya terputus,” tutur Ichsan.
Tentunya Ichsan sudah menyiapkan solusi bagi masyarakat setempat, dirinya menggelar reses tidak sendiri, politisi PKS ini mengajak Anggota DPRD Kabupaten Bogor yaitu Achmad Fatoni yang juga membidangi infrastruktur agar bisa memberikan solusi bagi masalah di Desa Sukadamai.
“Pak Fatoni akan memasukkan aspirasi ini kedalam pokok pemikirannya sehingga beliau akan bisa memberikan solusi bagi masalah jalan desa yang merupakan kewenangan Kabupaten Bogor ini,” ujar Ichsan.
Selain itu Mahfud selaku ketua kelompok tani sejati dari Sukadamai mengajukan aspirasi terkait bantuan traktor serta saluran air sepanjang 150 meter.
Lalu ada juga aspirasi tentang pembudidayaan tanaman kencur dan lengkoas dari warga sekitar kepada Ichsan agar pembibitan dan pengembangan budi dayanya bisa dibantu.
Adapun warga yang merespon terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan apakah mereka yang sudah membayar iuran baru di bulan Januari-Maret bagaimana nasibnya.
“Untuk sektor pertanian seperti traktor saya bisa berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, tapi kalaulah itu permohonan bantuannya berlebih, itu bisa melalui pokok pikiran saya, dalam bentuk proposal saja,” kata Ichsan.
Lebih lanjut dirinya juga menyayangkan terkait mangkraknya proyek jalur puncak dua yang masuk ke wilayah Sukamakmur, pasalnya ada masyarakat yang menyatakan bahwa jika jalan alternatif yang menjadi solusi macetnya di jalur puncak yang ada sekarang, harusnya menjadi harapan bagi masyarakat Sukamakmur sepanjang jalur itu.
“Puncak dua ini akan mengangkat PAD, lalu menambah opsi jalan alternatif bagi masyarakat, namun kemarin kami Komisi IV belum rinci mendapatkan laporan terkait tertangguhkannya jalur ini,” ungkap Ichsan.
Pada pertemuan beberapa kepala daerah Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, issue puncak dua ini sudah digaungkan, dan Komisi IV DPRD Jawa Barat telah maksimal dalam mengupayakan jalur puncak dua. (JC)
