Jakarta, Inionline.Id – Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan keberadaan BLUD di Provinsi Jawa Barat terkesan masih kurang populer serta hanya di bidang kesehatan saja seperti rumah sakit daerah. “Pada kenyataannya setelah mendapat penjelasan ternyata banyak peluang dan potensi BLUD yang bisa dikembangkan salah satunya di dinas pendidikan seperti halnya di SMK Yang bisa saja diterapkan BLUD”, ujar Dadang saat konsultasi Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Jabar ke Sub. Direktorat Badan Layanan Umum Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI terkait Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Selasa (25/2/2020). Dadang menambahkan Komisi V punya gagasan untuk mengumpulkan stake holder yang ada untuk bertemu dan memberikan pemahaman tentang pentingnya BLUD.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Heri Koswara mengatakan seluruh perangkat daerah bisa dijadikan BLUD dalam konteks peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Tidak hanya rumah sakit yang selama ini menjadi pandangan kita, tetapi juga sekolah-sekolah khusunya SMK juga bisa menjadi BLUD seperti halnya di Jakarta”, papar Heri.
Heri berharap akan banyak BLUD yang berdiri di Jawa Barat sehingga mempunyai kemandirian dan punya otoritas untuk mengelola keuangannya masing-masing.
Kepala Seksi BLUD Wil. I Wisnu Saputro mengatakan pada prinsipnya BLUD diterapkan untuk akselerasi pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat dimana pelayanan tersebut mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tanpa untuk mencari keuntungan. “Untuk akselerasi pelayanan lebih cepat diharapkan untuk di Provinsi Jawa Barat ini seperti kesehatan ataupun non kesehatan bisa menerapkan BLUD”, papar Wisnu.
